SURABAYA, Tugujatim.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menekan anggaran Pemilu 2024 untuk Jatim melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp1.086.354.383.000, Kamis malam (07/12/2023).
Besaran anggaran pemilu tersebut dibagi untuk KPU Jatim menerima sebesar Rp845.000.000.000 dan Bawaslu Jatim menerima senilai Rp111.354.383.000.
Danah hibah tersebut juga digelontorkan untuk Polda Jatim senilai Rp130.000.000.000 dan Kodam V/Brawijaya yang menerima dana sebesar Rp20.000.000.000 guna penyelenggaraan keamanan.
Baca Juga: Bongkar Lantai Rumah, Pekerja Bangunan di Surabaya Temukan Rangka Bayi
Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Khofifah bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Chairul Anam dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim A. Warits.
“Kami semua berharap bahwa KPU dan Bawaslu yang menjadi bagian untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu ini akan diikuti oleh seluruh supra sistem,” kata Khofifah, Kamis malam (07/12/2023).
Proses penyaluran dana hibah Pemilu 2024 akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, pada 2023 KPU menerima Rp488.645.617.000 (58 persen). Sedangkan Bawaslu Rp111.354.383.000 (100 persen).
Kedua, pada 2024 KPU Jatim menerima 42 persen atau Rp356.354.383.000. Lalu, disalurkan pada Polda Jatim Rp110 juta dan Kodam V Brawijaya Rp20 juta.
“Sistem yang di KPU, Bawaslu akan diikuti oleh supra sistem dan sub sistem semuanya supaya proses penyelenggaraan pemilu, baik pilpres, pileg, pilkada serentak semua bisa berjalan aman dan demokratis,” imbuhnya.
Bukan sekadar seremonial dan bersifat administratif, penandatanganan NPHD tersebut dinilai menjadi proses sirkulasi elite dan merupakan bagian dari rancangan pembangunan pemerintahan jangka panjang.
Baca Juga: Viral “Sesat Pikir Politik Dinasti”, Sosiolog Kota Malang Angkat Bicara
“Bahwa ada hal yang menurut saya justru serius untuk memberikan rancang bangun pembangunan secara strategis jangka panjang,” bebernya.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim Chairul Anam menyatakan komitmennya dalam hal anggaran untuk mengawal proses Pemilu 2024 secara efisien dan akuntabel.
“Kami juga di KPU akan berkomitmen untuk menggunakan anggaran ini seefisien mungkin dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ini menjadi bukti bahwa KPU dan Pemprov Jatim sudah siap,” ujarnya.
Writer: Izzatun Najibah
Editor: Dwi Lindawati
