MALANG, Tugujatim.id – Di tengah masih banyaknya protes terkait rencana pembangunan pabrik dan memperluas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Malang, Bupati Malang Muhammad Sanusi terus meyakinkan jika tanaman ini tak memiliki dampak lingkungan. Meski para aktivis lingkungan dan masyarakat lokal sendiri khawatir soal tanaman asal Nigeria ini.
Sanusi dalam sambutannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2022 di Hotel Ijen Suite beberapa waktu lalu bahkan mengatakan sawit bisa menjadi solusi banjir.
“Menurut saya, lebih bagus kalau (ditanam) di daerah yang kemiringannya curam agar tidak banjir. Banjir longsor itu karena tanaman di atasnya itu habis,” terangnya.
Sanusi juga mempertegas bahwa akar kelapa sawit memiliki bentuk dan jenis yang sama persis seperti akar yang dimiliki kelapa biasa.
“Pak Sandi (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, red) kemarin menyampaikan waktu di Batu, saya tanyakan ke beliau (apakah) kelapa sawit menghabiskan air, lalu beliau bilang itu hoax. Justru lahan-lahan yang tidak produktif nanti bisa menghasilkan secara ekonomi,” ungkapnya.
Alumnus Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran ini bahkan mengatakan sawit yang ditanam di Malang Selatan tidak menimbulkan dampak lingkungan sama sekali.
“Apa dampaknya? Itu kan hanya khawatir saja, kelapa sawit tumbuh di mana-mana, sudah berjalan di Kalipare, Donomulyo, dan Pagak,” tegasnya.
“Tidak ada gangguan lingkungan, malah menimbulkan oksigen lebih bagus karena tanamannya bagus. Bisa mencegah banjir dan oksigen bagus karena mereka tumbuh dengan lebat,” sambungnya.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan akan memanfaatkan tanah-tanah tidak terpakai di sepanjang Kecamatan Ampelgading sampai Kecamatan Kalipare.
“Untuk lahan tidak terpakai yang digunakan, mulai dari Ampelgading sampai Kalipare, luasnya hampir 40-60 ribu hektare,” bebernya.
Terakhir, pengusaha tebu asal Gondanglegi ini menjelaskan megaproyek ini akan mulai dijalankan menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
“Menunggu menteri, karena ini program pusat. Itu bukan program kabupaten dan perlu digarisbawahi, ini semua programnya pusat. Kami hanya menyediakan lahan tidur itu supaya nanti masyarakat lebih produktif,” ujarnya.
