MALANG, Tugujatim.id – Usai Universitas Indonesia (UI), kini giliran Ikatan Keluarga Almuni (IKA) Universitas Islam Malang (Unisma) menyatakan sikap atas situasi politik di Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh M. Nurudin selaku ketua IKA Unisma, bersama 21 perwakilan alumni lainnya di Hall KH. Abdurahman Wahid Lt. 7, Gedung Ali bin Abi Thalib Unisma, Sabtu (3/2/2024).
Dalam pernyataan berjudul “Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri” tersebut, disampaikan lima poin sikap antara lain;
BACA JUGA: Jembatan Glendeng Dibuka Kembali, Warga Gembira Tak Lagi Ambil Jalan Memutar
Pertama, Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.
Kedua, IKA Unisma mengajak seluruh elemen untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif.
Selain itu, dalam poin ketiga dan empat, IKA Unisma meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan untuk netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024. Jokowi diminta agar fokus pada tugas utamanya sebagai Presiden.
IKA Unisma juga mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan masyarakat.
Nuruddin kepada awak Media menjelaskan bahwa sikap IKA Unisma merupakan tanggung moral generasi pro demokrasi angkatan 80an dan 90an yang muak akan praktik oligarki.
“Kampus unisma kan tradisinya kampus perjuangan. Ini sebagai tanggung jawab moral kita sebagai generasi pro demokrasi Angkatan 80an Angkatan 90an sudah muak dengan praktek praktek oligarki yang mengabaikan tentang prinsip kejujuran,” ujarnya.
Selain itu, IKA Unisma juga menyesalkan etika presiden sebagai simbol kepala negara dan kepala pemerintahan yang secara verbal memberikan bantuan sosial.
Menurut Nuruddin, hal itu termasuk politisasi bansos dimana pembagian bansos dibagikan di depan Istana Negara dan Presiden turut membagikan bansos langsung pada penerima.
“Seharusnya Presiden mendelegasikan itu bisa melalui pemerintah desa, kecamatan, atau bahkan menyuruh Kementerian sosial sebgai penanggung jawab pendistribusian bagi warga negara miskin,” imbuh Nuruddin.
Ia juga menyampaikan desakan agar lembaga negara untuk berhenti melakukan intervensi terhadap proses berlangsungnya kontestasi Pemilu 2024.
“Supaya aparat penegak hukum penyelenggara negara mulai dari pemerintahan terkecil, pemerintah desa, kecamatan, bupati maupun gubernur tidak terlibat atau netral didalam kontensasi pemilu 2024,” pungkasnya.
Selama pembacaan pernyataan sikap tidak nampak kehadiran Rektor Unisma, Prof Dr. Maskuri.
BACA JUGA: Pura-pura Tidur di Serambi Masjid, Ternyata Pencuri di Tuban Hendak Aksi, Tunggu Jamaah Sholat
Pernyataan oleh IKA Unisma ini menambah daftar kampus yang menyatakan sikap atas dinamika perhelatan Pemilu 2024. Sehari sebelumnya, 2 Februari 2024, sejumlah guru besar Universitas Indonesia (UI) Jakarta juga menyampaikan sikapnya pada pemerintah dengan tajuk “Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan, Genderang UI Bertalu Kembali” yang bertepatan dengan Dies Natalis UI ke-74.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2024, sejumlah civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta juga membuat “Petisi Bulaksumur” yang menyatakan adanya penyimpangan etika oleh Presiden Jokowi yang notabene juga alumni UGM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Imam A. Hanifah
Editor : Darmadi Sasongko
