SURABAYA, Tugujatim.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Forum Grup Discussion (FGD) bersama Komisi Advokasi Daerah (KAD) pada Kamis (21/03/2024). Pertemuan tersebut membahas terkait masalah sulitnya perizinan yang kerapkali justru menjadi pemicu munculnya kasus korupsi.
“Kami sejak Senin sampai Jumat menggelar FGD yang memang untuk mengantisipasi adanya tidak pidana korupsi yang kerap disalahgunakan seperti perizinan,” beber Kepala Satuan Tugas di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Kedeputian Pencegahan dan monitoring KPK Roro Wide Sulistyowati, Kamis (21/03/2024).
Roro menuturkan, selama ini kendala yang sering dialami pelaku usaha adalah masalah perizinan dari daerah maupun pusat. Namun, minimnya akses membuat sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi tersebut menjadi ladang keuntungan pribadi.
Baca Juga: Cobain 5 Resep Sayur Ketupat Lezat dan Anti Gagal saat Lebaran: Ibu-Ibu Siap-Siap Terima Pujian
“Ketidaktahuan dari para pelaku usaha kemudian menimbulkan potensi korupsi karena ketidaktahunan itu kan menjadi sulit untuk mengakses perizinan satu terus kemudian kedua aturan-aturan yang selalu berubah dan persyaratan-persyaratan yang berat dan lain sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, adanya pengadaan barang dan jasa dalam sektor kesehatan maupun konstruksi rentan dijadikan praktik korupsi.
“Berdasarkan data dari KPK ini kan selalu setiap kali ada pengungkapan korupsi selalu ada pihak swasta yang terlibat. Nah di sini kan berarti kita harus juga swasta menegakkan integritas diri,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Advokasi Daerah Jatim Riswanda mengatakan, pihaknya selama ini menjadi jembatan antara KPK pusat dengan pihak pengusaha daerah atau komunitas lokal. Jadi, dengan adanya sinergitas ini diharapkan sektor ekonomi meningkat secara positif dan berjalan kondusif.
“Sehingga perekonomian dan bisnis di Jawa Timur akan semakin baik dan berintegritas,” terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi Advokasi Daerah Jatim Bidang Pariwisata Suryo Widodo menilai jika kolaborasi ini akan membuat iklim bisnis di Jawa Timur semakin membaik. Pihaknya berkomitmen untuk membantu pelaku usaha terkait perizinan hingga pengadaan barang dan jasa.
“Kami siap menjadi pendamping dan jembatan antara pengusaha dan pemberi izin agar tidak terjadi penyimpangan seperti tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Izzatun Najibah
Editor: Dwi Lindawati
