JEMBER, Tugujatim.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna, pada Kamis (25/04/2024).
Terdapat beberapa poin rekomendasi yang disampaikan DPRD Jember, salah satunya terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai belum maksimal dalam pelaksanaanya.
Selain itu, juga terjadi pada sektor penanganan pengangguran terbuka, mengentaskan kemiskinan, putus sekolah, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting.
Sesudah rapat paripurna, Hendy Siswanto memberikan pernyataan tanggapan atas rekomendasi yang diberikan DPRD di depan awak media. Dirinya menyatakan bahwa semua rekomendasi tersebut bagus dan menjadi bahan evaluasi.
“Hasil rekomendasi dari teman-teman DPRD ini bagus semuanya dan tentunya itu bagian dari koreksi kami Inilah fungsi DPRD yang kita harapkan,” ujar Bupati Hendy.

Setidaknya, Bupati Hendy menjelaskan bahwa angka kemiskinan yang dulunya menempati peringkat kedua di Jawa Timur, sekarang berada pada posisi ke-18. Oleh karena itu, di sisa masa jabatan yang akan berakhir pada tahun ini, Bupati Hendy akan memperbaiki segala kekurangan tersebut.
“Dulu kemiskinan kita peringkat dua terjelek se Jawa Timur, sekarang kita sudah naik ke-18, kita bukan naik tapi kita terbang ke 18 kita, posisinya sudah bagus. Tentang pengangguran itu juga kita juga turun semuanya, tapi masih belum maksimal,” ujar Bupati Hendy.
Selain itu, Mohammad Itqon Syauqi selaku Ketua DPRD Jember menyatakan bahwa, setidaknya upaya mencapai hasil dengan persentase 100 persen tidak bisa tercapai dengan berbagai alasan, mengingat waktu yang tersisa sangat terbatas.
Tetapi, Itqon Syauqi menyatakan bahwa waktu yang sedikit tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja dengan mengacu pada rekomendasi yang diberikan DPRD Jember. Setidaknya, Itqon Syauqi berharap indeks yang dicapai nantinya harus di bawah indek provinsi.
“DPRD Jember sendiri tidak muluk-muluk yang penting capaian indeksnya jangan sampai berada di bawah Provinsi Jawa Timur,” ujar Itqon Syauqi saat menemui awak media, setelah usai rapat paripurna.
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko