TRENGGALEK, Tugujatim.id – DPRD Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk menunda seluruh agenda kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa selama PPKM Darurat berlangsung. Mengatasi hal tersebut, pihaknya berusaha untuk menggelar pertemuan-pertemuan tersebut secara daring. Sedangkan untuk agenda hearing yang mengharuskan tatap muka, pihaknya terpaksa harus ditunda hingga PPKM Darurat berarkhir.
Contoh nyata penerapan peraturan itu terlihat pada agenda rapat paripurna bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara daring, Senin (12/7/2021) pagi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan bahwa selain untuk mendukung PPKM Darurat, peraturan tersebut juga untuk mendukung penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Trenggalek.
“Kami pada pekan ini ada agenda Rapat Paripurna bersama eksekutif sebanarnya. Tapi kami akan menggelarnya secara online untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat,” kata Doding.
Selain agenda di gedung dewan, DPRD Trenggalek juga meniadakan kegiatan kunjungan kerja (kunker).
“Kunjungan-kunjungan kerja di DPRD di Jawa dan Bali selama PPKM Darurat ini memang tidak ada. Sehingga kami juga tidak kunjungan luar kota, juga tidak menerima kunjungan,” kata Doding.
Ia menyatakan, jumlah pegawai di gedung dewan yang datang ke kantor selama masa PPKM Darurat hanya 25 persen. Sisanya, bekerja dari rumah alias work from home (WFH).
Terakhir, DPRD Trenggalek juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Pihaknya, kata Doding, akan turut mengawal berjalannya vaksinasi massal yang digelar selama PPKM Darurat. Termasuk juga melacakan lewat tes cepat antigen yang juga digelar secara masif dalam beberapa hari terakhir.
Seperti agenda hearing yang harus tatap muka alias mengharuskan tiap pihak untuk bertemu diundur hingga pemberlakuan PPKM Darurat berakhir.
