TRENGGALEK, Tugujatim.id – Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD Trenggalek terkait beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dirancang maupun yang mengalami perubahan dalam agenda rapat paripurna yang digelar secara daring maupun luring di Gedung DPRD Trenggalek, Selasa (13/7/2021).
Pada rapat tersebut, setidaknya terdapat 7 Ranperda yang menjadi bahasan. Beberapa di antaranya yakni agenda dengar pendapat dari fraksi DPRD Trenggalek terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 serta Ranperda perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Sedangkan agenda lain yakni menyaring jawaban fraksi-fraksi atas penjelasan bupati terhada 5 Ranperda yang sebelumnya diajukan. Beberapa di antaranya yakni Ranperda mengenai perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil; Ranperda perubahan atas perda nomor 18 tahun 2010 tentang Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Ranperda tentang Penanaman ModaL; dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
Dikonfirmasi usai mengikuti sidang paripurna DPRD, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara menyataka bahwa agenda hari ini yakni untuk mengetahui pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Trenggalek.
“Kita tadi mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait dengan nota penjelasan Ranperda yang diusulkan oleh bupati,” ujar Wabup Syah, Selasa (13/7/2021).
Ia berharap bahwa agenda rapat tersebut maupun hasil kebijakan nanti bisa membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Trenggalek.
“Semoga pembahasan ini nantinya bisa membawa kebaikan bagi Kabupaten Trenggalek. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dan nanti akan kita jawab melalui jawaban bupati dalam agenda paripurna berikutnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, mantan aktivis kepemudaan ini menambahkan jika agenda rapat paripurna juga membahas terkait Ranperda RPJMD dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor.
“Perinsipnya karena kita memasuki masa pemerintahan yang baru, penyususnan RPJMD merupakan suatu kewajiban dari pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan RPJMD kita,” imbuhnya.
Sedangkan dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda RPJMD fraksi-fraksi DPRD meminta rencana RPJM diharapkan dapat diausun secara lebih spesifik untuk mewujudkan sustainable development goals. Sebab, menurutnya dalam mewujudkan RPJMD, dibutuhkan program yang realistis, tajam, dan terukur.
Terkait hal tersebut, fraksi-fraksi DPRD Trenggalek juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi-misi penerintah yang dituangkan dalam RPJMD ini. Namun, fraksi-fraksi ini lebih mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang ralistis dan terukur agar indikator capaian utama bisa tercapai.
