JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten Jember telah menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
Setidaknya, draf KUA PPAS 2025 tersebut akan dibahas DPRD Jember di tengah masa transisi anggota dewan.
Ketua DPRD Jember Muhammad Itqon Syauqi menjelaskan prosedur pembahasan terkait masuknya draft KUA PPAS 2025 akan melewati masa transisi. Meski begitu, pihaknya akan menindaklanjuti masuknya draf KUA PPAS 2025 dengan berkomunikasi bersama ketua fraksi partai politik dengan berpegang pada regulasi yang ada.
Baca Juga: Profil Arfan Kaimudin, Dekan Termuda Fakultas Hukum Unisma dengan Segudang Prestasi
“Pada prinsipnya adalah DPRD berpegang pada regulasi. Satu hal yang penting saya sampaikan di sini bahwa pembahasan KUA PPAS sampai APBD juga KUPA maupun PABBD ini akan melewati masa transisi,” ujar Itqon Syauqi pada Senin (05/08/2024).
Melihat, tanggal 21 Agustus 2024 mendatang akan berlangsung pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru. Itqon Syauqi menegaskan, pimpinan bersama ketua fraksi akan menghitung betul terkait waktu.
“Tentunya pada aspek efektivitas, efisiensi, dan sekali lagi semuanya tidak boleh melanggar regulasi, itu aja,” tegas Itqon Syauqi.
Dirinya menjelaskan timeline dengan mengacu pada perundang-undangan bahwa KUA PPAS sebetulnya sudah rampung dikerjakan pada Agustus.
“Harusnya di bulan Agustus ini KUA PPAS sudah disetujui,” tegasnya.
Baca Juga: IJTI Pantura Raya Bagikan Bendera dan Buku Tokoh Kemerdekaan Semarakkan HUT Ke-79 RI
Setelah disetujui, tahap selanjutnya yaitu pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda). Selain itu, Itqon Syauqi menyinggung terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) yang seharusnya pihak DPRD Jember terima di bulan yang sama.
“Untuk KUPA itu harusnya juga masuk di bulan Agustus ini karena ranperda atau Perda P APBD perubahan itu harus disetujui pada 30 September 2024 ini, di satu sisi ya kan 30 September itu prediksi saya itu kemungkinan pimpinan definitif DPRD itu baru dilantik,” terang Itqon Syauqi.
Dia melanjutkan, artinya pimpinan baru nanti harus membuat surat keputusan (SK) penetapan alat kelengkapan dewan yang salah satunya adalah badan anggaran. Karena itu, melalui hasil koordinasi bersama Bupati Jember Hendy Siswanto, pihaknya memerlukan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Bahwa pembahasan anggaran di masa transisi ini jangan disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tidak adanya pimpinan definitif nanti pasca pelantikan pada 21 Agustus itu, terus terang ya gimana, wong pimpinan sementara tidak bisa menetapkan apa pun, tidak bisa memutuskan apa pun,” pungkas Itqon Syauqi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
