TUBAN, Tugujatim.id – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban periode 2024-2029 yang seharusnya menjadi momen sakral, tapi berubah menjadi panggung protes pada Senin (26/08/2024).
Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tuban turun ke jalan, mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap situasi politik nasional yang semakin memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Mojokerto Terpilih Dilantik, Ini Ketua dan Wakil Ketua Sementara
Dalam aksinya, PMII Tuban membawa spanduk besar yang bertuliskan “INDONESIA DARURAT DEMOKRASI DAN PEMBANGKANGAN KONSTITUSI PRESIDEN JOKOWI”. Suasana semakin tegang dengan seruan-seruan yang menggugat kebijakan pemerintah pusat, terutama yang dianggap merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Ketua Umum PMII Tuban Ahmad Wafa Amrillah dalam orasinya menuduh Presiden Jokowi beserta Koalisi Indonesia Maju (KIM) sengaja melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun harus melanggar prinsip-prinsip konstitusi.
“Keputusan konstitusi seharusnya final dan mengikat, menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Namun, kini kita melihat dengan jelas bagaimana hukum dan demokrasi di Indonesia direduksi hanya untuk melanggengkan kekuasaan,” tegas Ahmad Wafa dalam orasinya.
Mahasiswa mengkritik dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berdampak besar terhadap dinamika politik menuju Pilkada 2024. Pertama, pembatalan perubahan batas usia calon kepala daerah yang membuat Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, tidak memenuhi syarat usia untuk maju di pilkada.
Kedua, penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi 6,5%-10% yang membuka peluang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi tanpa harus membentuk koalisi besar.
“Putusan ini memang membuka jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif, namun kita harus waspada terhadap segala upaya busuk yang mungkin dilakukan demi memanipulasi hasil Pilkada 2024,” tambah aktifis mahasiswa asal IAINU Tuban ini.
Fenomena Anggota DPRD Joget di Tengah Krisis Demokrasi
Di tengah panasnya situasi politik, publik dikejutkan oleh perilaku tak terpuji anggota DPRD Tuban yang berjoget dan bernyanyi di sela-sela rapat paripurna. Aksi ini terjadi di saat berbagai wilayah di Indonesia tengah bergolak dengan demonstrasi akibat carut-marutnya demokrasi yang disebabkan oleh DPR RI.
Baca Juga: PDIP Umumkan 6 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, Tak Ada DKI Jakarta dan Jatim
“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap etika dan nilai-nilai demokrasi. Rapat paripurna adalah momen sakral yang seharusnya digunakan untuk membahas keresahan rakyat, bukan untuk bersenang-senang,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tuntutan Mahasiswa: Evaluasi dan Hormati Konstitusi
Mahasiswa PMII dan Aliansi BEM se-Tuban menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menghormati putusan MK dan menjamin Pilkada 2024 berlangsung secara adil dan demokratis. Mereka juga mendesak agar anggota DPRD Tuban yang terlibat dalam aksi tak pantas tersebut dievaluasi dan diberi sanksi sesuai kode etik.
“Kami menolak keras segala upaya melanggengkan kekuasaan melalui hegemoni hukum yang merusak prinsip demokrasi. Presiden, DPR, dan KPU harus menghormati putusan MK demi terciptanya kondisi yang demokratis pada Pilkada 2024,” serunya.
Respons Wakil Ketua DPRD Tuban
Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Tuban Sementara H.M. Miyadi berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI. Mengenai insiden joget di gedung DPRD, Miyadi menjelaskan, acara tersebut merupakan bagian dari perpisahan anggota DPRD periode 2019-2024.
“Ini memang menjadi kritik dan evaluasi bagi kami agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Saya berterima kasih atas masukan dari teman-teman PMII Tuban,” ungkap Miyadi saat menemui massa aksi di depan gedung DPRD Tuban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
