TUBAN, Tugujatim.id – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Plumpang untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tepat sasaran atau tidak pada Rabu (28/07/2021).
Dalam sidak tersebut, Mas Lindra, sapaan akrabnya, berdialog bersama KPM dan meminta keterangan langsung kepada pendamping program, kepala desa, hingga menyidak langsung agen penyalur bantuan. Hasilnya, ditemukan bahwa banyak KPM yang tidak lagi menerima bansos akibat data yang tidak sinkron.
“Banyak yang namanya di KTP beda dengan yang ada di kartu bansos atau nomor NIK yang tidak sama. Akibatnya, sistem dari kementerian tidak bisa mendeteksi dan ini menjadi alasan mereka tidak menerima bantuan,” terangnya.
Atas kejadian ini, Mas Lindra meminta agar pendamping lebih teliti soal kesamaan data, misal kesesuaian nama dengan KTP dan KK-nya. Selain itu, juga ditemukan pelimpahan hak bansos program PKH dari KPM yang telah graduasi atau lulus program ke warga lain.
“Saya tahu niatnya warga sini baik karena yang diberi limpahan pun layak untuk menerima, tapi praktik ini tidak sesuai aturan. Jadi, harus di-update datanya,” lanjut Mas Lindra.
Temuan lain, di salah satu desa ada iuran sukarela yang dianggap hal lumrah oleh masyarakat sekitar yang diberikan kepada agen setiap kali pencairan. Akibatnya, nominal bansos yang seharusnya diterima KPM menjadi berkurang.
Tak hanya itu saja, Mas Lindra juga menemukan persoalan harga komoditi yang tidak sesuai standar, kartu BPNT yang tidak dipegang KPM secara pribadi, rumah dilabeli stiker keluarga miskin tapi tidak memiliki kartu, hingga jenis program bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Pendamping harus lebih teliti dan menggali tentang kesesuaian jenis program bantuan apa yang harus diberikan kepada warga yang membutuhkan. Jangan tutup mata, harus pakai hati nurani,” tegas bupati berusia 29 tahun ini.
Atas semua temuan tersebut, Mas Lindra meminta agar pendamping harus benar-benar memaksimalkan fungsinya. Selain itu, warga juga diminta melapor jika ada ketidaksesuaian jenis atau jumlah bantuan yang didapat.
Untuk para agen dan supplier, dia mengingatkan agar mereka tidak mengambil keuntungan besar dan tak membuat satuan harga sendiri. Semua harus sesuai aturan yang telah ditentukan oleh kementerian, baik jenis sembako hingga satuan harga standar.
Ketua DPD Golkar Tuban ini mengatakan, semua temuan akan ditindaklanjuti. Sidak pun akan terus dilakukan untuk dapat memastikan tidak ada masalah terjadi di kemudian hari. Semua saling bahu-membahu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos ini, baik pemkab, pemdes, maupun pendamping. KPM pun diharapkan untuk lebih peduli terhadap kelengkapan data maupun dokumen pendukung yang dimiliki.
Saat ini pemkab pun tengah membentuk tim yang melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima.
“Semua temuan akan kami tindak lanjuti dan membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data. Semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar tepat sasaran,” tutupnya.
