MOJOKERTO, Tugujatim.id – Masa kampanye kontestan Pilkada Mojokerto 2024 tinggal kurang dari dua pekan. Meski begitu, beberapa isu kerawanan jelang masa pungut hitung suara masih menjadi atensi, terutama soal money politics atau politik uang. Isu tersebut dipandang masih menjadi ancaman serius Pilkada 2024, selain isu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Masa tenang pasca kampanye justru titik krusial soal politik uang. Untuk itu, jajaran di bawah kami tegaskan untuk mengawasi secara ketat. Selain mengawasi kemungkinan pelanggaran netralitas ASN, baik pengawasan langsung maupun melalui media sosial,” beber Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Sabtu (16/11/2024).
Baca Juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Kelayakan Bus Pariwisata di Mojokerto Diperiksa
Praktik politik uang yang dimaksud tidak hanya soal uang dalam bentuk fisik belaka. Transaksi lewat bantuan teknologi digital bisa masuk kategori money politics.
“Bila tujuannya untuk misal, mempertahankan sebuah jabatan tertentu, atau intervensi dari level pimpinan,” beber Dody.
Selain soal money politics, Dody juga mengatakan persoalan alat peraga kampanye yang terlihat tumpang tindih agar segera dilakukan koordinasi.
“Kami sampaikan tadi ke jajaran panwascam,” imbuhnya.
Masa kampanye yang bakal berakhir membuat kinerja pengawasan kian dikebut. Terlebih sudah belasan kasus diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
“Itu juga menjadi tanda bahwa pengawasan partisipatif masyarakat sudah baik. Kabupaten Mojokerto menempati urutan lima besar Jawa Timur soal partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Semoga tahun ini pilkada berjalan lancar,” harap Dody.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
