JEMBER, Tugujatim.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak, terkait efisiensi anggaran agar dilakukan penyisiran alokasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Jember.
Sebelumnya, efisiensi anggaran ini menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan belanja negara memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kita harus mengikuti aturan apa yang diinstruksikan oleh presiden, apalagi bentuknya sudah Inpres (Instruksi Presiden, Red) maka harus kita ikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu,” ujar Wakil DPRD Jember, Widarto, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Rabu (12/2/2025).
BACA JUGA: DPRD Jember Soroti Dampak Pemberhentian Tenaga Honorer DLH Terhadap Kebersihan Kota
Selain itu, disusul surat dari Kementerian Keuangan terkait penetapan Dana Alokasi Umum (DAU), baik yang bersifat mandatory atau sudah ditentukan penggunaanya maupun yang masih bebas.
Oleh karena itu, Widarto mengukap usulan terkait penyisiran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau pihak eksekutif.
Dari penyisiran yang dilakukan di setiap OPD itu, nantinya Pemkab Jember dapat dengan mudah menentukan anggaran yang perlu di efisiensi. Ia juga menegaskan bahwa upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan koordinasi bersama bupati terpilih.
“Agar tidak mengganggu atau bahkan tidak sinkron dengan dan prioritas pembangunan yang diinginkan oleh bupati terpilih. Pos-posnya jelas yang disarankan dalam Inpres. Misal, kalau bupati terpilih ke depan prioritasnya pertanian, ini maka ya di OPD yang menyangkut itu jangan dilakukan efisiensi besar-besaran,” terang Widarto.
BACA JUGA: Wabup Jember Ambil Alih Tugas Selama Bupati Hendy Siswanto Berhalangan
Sehingga, efisiensi anggaran besar-besar dapat di OPD-OPD yang tidak menjadi prioritas bupati terpilih dan asta cita Presiden Prabowo. Hal itu memudahkan bupati terpilih dalam menjalankan program-programnya setelah dilakukan pelantikan.
Widarto mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap Pemkab Jember yang tidak segera melakukan upaya tersebut.
“Ini saya belajar dari kabupaten lain sudah mulai jalan semua, Jember ini belum, kemarin hanya Sekda (Sekretaris Daerah, Red) mengeluarkan surat untuk meng-hold beberapa anggaran yang memang diperintahkan pusat, kata Widarto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
