TUBAN, Tugujatim.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tuban menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis (12/08/2021). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pemerintah mengevaluasi dan mengkaji ulang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan secara berjilid ini.
Salah satu anggota IMM bernama Sa’dullah Basori dalam orasinya mengungkapkan, pihaknya sepakat upaya memperketat protokol kesehatan (prokes) adalah salah satu cara mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Namun, terkadang kebijakan yang diambil belum melihat kondisi di lapangan.
Dia mencontohkan, kebijakan PPKM untuk menahan laju penyebaran virus. Tapi, dia melanjutkan, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum siap menerima kebijakan itu. Sebab, pendapatan yang mereka dapat itu harian.
Also Read
“Belum lagi juga dibebani pajak. Baik pajak bumi bangunan, sepeda motor, dan lain-lainnya. Padahal, pendapatannya berkurang, bahkan tidak ada,” ujar pria yang akrab dipanggil Basori ini.
Pihaknya menambahkan, belum lagi terkait terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity yang sampai saat ini jauh dari target.
“Untuk itu, kami ingin segera berikan fasilitas kesehatan yang memadai dan 3T yang lebih efektif dan efisien,” terangnya.
Basori juga meminta bantuan sosial (bansos) segera disalurkan kepada mereka yang memang berhak menerima. Sebab, di masa PPKM ini, bansos sangat dinanti masyarakat.
Setelah hampir satu jam lebih, akhirnya beberapa perwakilan dari mahasiswa diperkenankan untuk masuk ke kantor Pemkab Tuban. Dalam audiensi itu, perwakilan IMM ini ditemui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sunarto dan Kasatpol PP Heri Muharwanto, serta beberapa pihak terkait.
Berjalan selama satu jam setengah, para mahasiswa kembali ke barisannya usai audiensi. Mereka melakukan aksi lagi sebelum membubarkan diri.
