SURABAYA, Tugujatim.id – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati meraguan atas klaim nol persen kemiskinan ekstrem oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, masih banyak warga miskin luput dari bantuan karena data tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kami masih menemukan anak putus sekolah, lansia tanpa bantuan makanan, dan warga yang hidup di bawah Rp25 ribu per hari,” ujar Ajeng Wira Wati yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu.
Ia pun mendorong agar musyawarah kelurahan kembali diaktifkan untuk menyaring data dari level terbawah masyarakat.
Nol Kemiskinan Ekstrem
Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kota Pahlawan kini menyentuh 0 persen.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajrihatin menyebutkan, pencapaian ini merupakan bagian dari target nasional menuju Indonesia bebas kemiskinan ekstrem. Namun, tidak menampik bahwa capaian tersebut sangat bergantung pada penyelarasan data pusat, bukan semata hasil survei mandiri di lapangan.
“Kalau sekarang nol. Tapi ini lebih karena data dari pusat yang sudah disinkronkan,” kata Anna, pada Minggu, (13/4/2025).
Data Masih Tumpang Tindih
Lebih lanjut, Anna menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan database antar program kementerian, yang membuat verifikasi lapangan menjadi kompleks dan kadang tumpang tindih.
“Masalahnya ada di data. Pemerintah daerah berharap data dari pusat bisa sinkron. Tapi sekarang ini, program-program berbeda masih pakai database yang beda-beda,” ucap Anna.
Anna mengaku bahwa keberadaan Data Terpadu Semesta Nasional (DTSN) sangat diharapkan agar semua program sosial bisa mengacu pada satu data yang valid. Saat ini, program bantuan misalnya dari Kementerian Sosial, Kemenko PMK, hingga Bappenas, masih menggunakan basis data berbeda yakni melalui data Resosek.
BACA JUGA: DPRD Surabaya Soroti Penyegelan Stan Es Krim Beralkohol: Jangan Hanya Razia Tapi Juga Edukasi!
Ia menambahkan, verifikasi data kini dilakukan oleh pendamping Pekerja Kesejahteraan Sosial (PKA) yang digaji pusat, bukan oleh Pemkot.
“Kalau nanti DTSN (Data Terpadu Semesta Nasional) itu muncul dan jadi data tunggal, kita di daerah akan sangat terbantu. Karena saat ini, program bantuan A bisa pakai database yang berbeda dengan program B, dan seterusnya. Itu menyulitkan,” terang Anna.
Sementara itu, terkait indikator kemiskinan ekstrem, Anna membeberkan bahwa faktor-faktor seperti lantai tanah, listrik, dan fasilitas sanitasi memang dipertimbangkan, namun bukan satu-satunya penentu.
“Yang dinilai itu pengeluaran per bulan, sekitar Rp760 ribu per kapita. Bukan sekadar rumah berlantai tanah lalu dianggap miskin. Itu tidak bisa begitu. Orang miskin bukan hanya karena lantainya tanah atau dia nganggur. Semua indikator ada bobotnya. Jadi harus dilihat total skornya, bukan satu indikator saja,” pungkas Anna.
Statistik vs Realita
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, selama dekade terakhir ini, kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Hal tersebut baik dilihat dari jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin.
BACA JUGA: DPRD Surabaya Usulkan Langkah Strategis Tangani Pengemis Musiman
Diketahui, jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 165,72 ribu jiwa, berkurang sebesar 49,1 ribu jiwa menjadi 116,62 ribu jiwa pada tahun 2024. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin di Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 5,82 persen, berkurang sebesar 1,86 poin atau menjadi 3,96 persen pada tahun 2024.
“Kita ingin angka ini bukan sekadar pencapaian administratif, tapi benar-benar menjadi dasar kebijakan yang menyentuh warga. Karena kesejahteraan bukan soal statistik, tapi hidup yang layak,” pungkas Ajeng. (Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Layla Aini
Editor: Darmadi Sasongko
