MOJOKERTO, Tugujatim.id – Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berlangsung di Mojokerto pada 1-3 Oktober 2025. Pada peringatan Bulan PRB ini, beragam informasi hingga diskusi berlangsung. Seperti diskusi tentang penyandang disabilitas dan penanggulangan bencana.
Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok berisiko tinggi terhadap ancaman bencana. Ketika terjadi peristiwa ekstrem seperti gempa, gunung meletus, banjir, atau fenomena lain yang menyebabkan bencana, kelompok disabilitas sangat rentan menjadi korban.
Baca Juga: Pegadaian Surabaya Gelar Pelatihan UMKM Digital untuk Difabel di Jatim
Selama ini, fokus program penanggulangan bencana bagi kaum disabilitas masih sebatas penanganan belaka. Belum terlihat lebih jauh bagaimana keterlibatan maupun partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan tersebut.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 14 Tahun 2014. Peraturan ini memuat Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
Maka, dibentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Indonesia. Penyandang disabilitas diposisikan sebagai pelaku aktif dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi. Selain itu, kaum disabilitas juga dilibatkan aktif membuat pembelajaran untuk meningkatkan peran mereka dalam penanggulangan bencana.
“ULD itu harusnya menjadi gerakan membangun ketangguhan untuk beragam disabilitas agar lebih bermakna lagi,” kata Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, Rabu (01/10/2025).
Ada 5 ULD yang Terbentuk di Indonesia
Sejauh ini baru 5 ULD terbentuk di Indonesia yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. ULD ini menjadi mitra pemerintah daerah tentang keterlibatan kaum disabilitas dalam penanggulangan bencana.
Hal ini menjadi diskusi saat launching buku “Nothing without Us: Ada Ruang untuk Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana” di Pendapa Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Rabu (01/10/2025).
Hadir pula dalam diskusi ini, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Plt Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Asep Supriatna, serta Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Dinar Dana Kharisma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
