TUBAN, Tugujatim.id – Peringatan Hari Pahlawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama DPRD resmi mengetok palu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Sidang paripurna istimewa RAPBD 2026 itu digelar di ruang rapat paripurna DPRD Tuban, Senin (10/11/2025).
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa pada 2026 total dana yang akan dikelola pemkab diproyeksikan mencapai Rp2,9 triliun. Angka tersebut berasal dari proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp2,7 triliun serta tambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sekitar Rp170 miliar.
Baca Juga: RAPBD 2025, Pemkab Jember Prediksi Kenaikan PAD Rp1,079 Triliun dan Belanja Daerah Rp4,648 Triliun
“Nilainya memang turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp3,4 triliun. Tapi efisiensi ini tidak berarti mengurangi pelayanan publik. Justru kami menata ulang agar anggaran tersalurkan ke program yang lebih prioritas,” ujar Lindra, sapaan akrabnya.
Lindra menegaskan, Pemkab Tuban tetap fokus pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi. Termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi kreatif yang ditargetkan bisa naik kelas hingga tingkat provinsi bahkan nasional.
“Semua efisiensi kami lakukan untuk internal pemerintahan. Anggaran yang dikurangi kami alihkan ke sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan jalan dan penguatan ekonomi lokal,” tambahnya.
Dana Sinergi Berasal dari DD
Bupati muda itu juga menyebut adanya kolaborasi antara pemkab, desa, dan kelurahan dalam menyinergikan program pembangunan, terutama yang bersumber dari dana desa (DD). Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan wilayah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Dengan sinergi bersama pemerintah desa dan kelurahan, penggunaan dana akan lebih efektif. Harapannya, pembangunan di 2026 bisa lebih cepat dan merata,” kata Lindra.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro menyampaikan bahwa penetapan RAPBD 2026 menjadi momen penting sekaligus bersejarah karena bertepatan dengan Hari Pahlawan.
“Alhamdulillah, di momen 10 November ini kami bisa menuntaskan tiga agenda penting sekaligus, yaitu penetapan Program Pembentukan Perda (Perpemperda), pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD 2026, dan persetujuan bersama,” jelasnya.
Sugiantoro menjelaskan, pembahasan RAPBD 2026 tahun ini berlangsung cukup panjang. Prosesnya dimulai sejak awal Oktober, melalui tahapan badan anggaran (banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), hingga ke masing-masing komisi yang menjadi leading sector pembahasan.
“Seluruh proses berjalan baik dan penuh dinamika. Kami di DPRD akan terus mendorong peningkatan pendapatan daerah agar program pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan sektor lain, bisa terlaksana dengan maksimal,” tegasnya.
Dengan diketoknya RAPBD 2026 ini, Pemkab Tuban kini bersiap mengajukan hasilnya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk difasilitasi sebelum ditetapkan secara resmi menjadi perda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
