MALANG, Tugujatim.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 15 persen untuk dialihkan sebagai dana penanganan Covid-19 menjadi sorotan. Lantaran, Ketua DPRD Kota Malang dengan terang-terangan menolak rencana tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji memberikan penjelasan bahwa rencana tersebut adalah bentuk penyetaraan terhadap karyawan-karyawan swasta yang juga saat ini tengah work from home dan juga untuk membantu beban masyarakat.
“Jadi, bukan karena pemda tidak memiliki uang, tapi agar para ASN menjadi contoh kepada masyarakat. Selain itu, yang dipotong adalah tunjangan, bukan gaji pokok,” tegasnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/08/2021).
Dia mengajak para ASN untuk ikut serta membantu warga yang terdampak Covid-19. Karena menurutnya hidup tidak selamanya sehingga dia mengajak para ASN untuk menabung pahala dengan melihat nilai kemanusiaan.
“Ketika saudara sakit, kalau kita juga tidak merasakan sakit, artinya tidak memiliki nilai kemanusiaan. Tapi, nilai kemanusiaan itu ketika kita merasakan sakit saat saudara sedang sakit,” jelasnya.
Menurut dia, para ASN harus meniru orang-orang di luar sana yang meski tidak bekerja sebagai ASN, tapi tetap mau memberi bantuan kepada sesama manusia.
“Masa ASN berdiam diri saja saat saudara-saudara kita (bukan ASN) sedang urunan (mengumpulkan donasi untuk berbagi). Karena pemanfaatan (pemotongan TPP) bisa dipantau di BAZNAS sehingga tidak akan digunakan secara sembrono,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana mengungkapkan penolakannya terhadap rencana pemotongan TPP ini.
“Kami menyesalkan ini karena pastinya akan menimbulkan masalah baru. Karena dari awal saya tidak setuju adanya pemotongan tunjangan atau pemotongan lainnya untuk ASN,” ujarnya.
Dia menilai Pemkot Malang harus berpikir lebih berhati-hati terkait kebijakan pemotongan TPP sebesar 15 persen ini lagi karena menyangkut hak individu.
“Kalau bicara dampak pandemi Covid-19, tidak ada lapisan masyarakat saat ini yang tidak terdampak,” tandasnya.
Made juga mengungkapkan, sedari awal wacana ini digulirkan oleh Pemkot Malang, pihak DPRD Kota Malang sudah menolak. Tapi, ternyata kebijakan tersebut tetap akan diterapkan dan nyatanya mendapatkan protes dari para ASN.
“Dari sini menunjukkan pola komunikasi yang kurang dan justru mengarah kontroversial. Lebih baik memanfaatkan secara optimal pemotongan yang sudah dilakukan sejak awal melalui BAZNAS,” ujarnya.
