JEMBER, Tugujatim.id – Buntut aduan petani di Kecamatan Sumbersari yang terancam gagal panen akibat saluran air tersumbat proyek Perumahan Rengganis Residence 2, DPRD Jember melakukan sidak pada Jumat (14/11/2025).
Kelompok tani setempat bernama Marzuki menyampaikan keresahannya bersama para petani bahwa jalur distribusi air untuk irigasi kini terhalang oleh konstruksi bangunan hunian.
“Kendala utama kami di lapangan adalah terputusnya akses air ke area persawahan karena jalur irigasi yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akibat pembangunan kompleks perumahan tersebut,” ungkap Marzuki.
Baca Juga: Kabupaten Jember Borong Dua Piala Bergengsi, Inovasi Desa hingga Kesehatan Jadi Sorotan Nasional
Dia memaparkan bahwa para penggarap sawah kini terpaksa menyewa peralatan pompa air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan mereka. Upaya tersebut dinilai merugikan, lantaran para petani harus merogoh biaya lebih.
“Solusi sementara kami adalah menggunakan pompa air sewaan, yang tentunya membengkakkan biaya operasional pertanian kami. Harapan kami, ada penyelesaian konkret supaya distribusi air dari sumber utama dapat kembali mengalir normal,” tutup Marzuki.
Sementara itu, Arif Wibowo dari organisasi Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) turut menyuarakan kekecewaan karena konversi lahan ini berdampak pada kesulitan akses air bagi para petani.
“Jalur irigasi tingkat tersier ini sangat vital. Penutupannya jelas menimbulkan kerugian besar bagi komunitas petani di kawasan ini,” tegas Arif.
Di sisi lain, Agus, penanggung jawab pengelolaan sumber daya air tingkat Kecamatan Sumbersari, menjelaskan, saluran yang bermasalah merupakan jalur tersier dari jaringan BK 11 dan 12.
“Area persawahan yang bergantung pada saluran ini mengalami dampak signifikan. Pemulihan kondisi awal sangat diperlukan agar produktivitas lahan seluas 2-3 hektare dapat optimal kembali,” ujar Agus.
Menurut dia, pembangunan jalur irigasi pengganti harus mengikuti desain awal yang sudah ada. Berdasarkan analisis teknis, pembuatan saluran baru tidak memungkinkan karena akan mengubah ketinggian aliran air.
Bukti Adanya Penutupan Saluran Irigasi Pertanian
Menyikapi situasi ini, Sekretaris Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan lapangan membuktikan adanya penutupan saluran irigasi pertanian.
“Tanggung jawab atas permasalahan ini seharusnya berada di pundak pengelola proyek perumahan, mengingat dampaknya langsung menimpa lahan produktif milik petani,” jelas David.
Karena itu, David mendesak instansi pemerintah terkait untuk memverifikasi kelengkapan dokumen perencanaan lokasi pembangunan perumahan tersebut.
“Kami perlu memastikan legalitas perizinannya, dan penyelesaian masalah ini tidak boleh ditunda. Kesalahan semacam ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari,” tegas legislator dari partai Nasdem itu.
David menekankan pentingnya menjaga keberadaan sistem irigasi pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional.
“Infrastruktur irigasi adalah aset yang harus dilindungi. Kami mengimbau seluruh pengembang properti untuk mengkaji dampak lingkungan secara menyeluruh. Penataan ruang dan kepentingan masyarakat sekitar, khususnya sektor pertanian, wajib dipertimbangkan,” tegasnya.
David mengumumkan rencana untuk segera menggelar pertemuan mediasi antara pihak pengembang dan kelompok tani guna menemukan jalan keluar terbaik.
Menanggapi hal tersebut, Karuniawan Nurahmansyah yang menjadi pendamping hukum PT Rengganis mempertanyakan prosedur kunjungan legislatif ke lokasi proyek kliennya.
“Kami mempertanyakan mengapa tidak ada pemberitahuan resmi dan apakah mereka membawa surat tugas yang sah,” ungkapnya.
Mengenai saluran irigasi, pihaknya menegaskan bahwa saluran tersebut berada di luar area tanggung jawab perusahaannya. Hal ini seharusnya menjadi domain instansi pemerintah yang berwenang. Pihak pengembang juga mempertanyakan timing pengaduan petani yang baru muncul belakangan ini.
“Pertanyaan kami, mengapa isu ini baru diangkat sekarang, bukan sejak awal pembangunan. Apabila ada undangan resmi untuk rapat dengar pendapat dari DPRD Jember, kami siap untuk hadir dan memberikan klarifikasi,” pungkas Karuniawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
