TUBAN, Tugujatim.id – Calon jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jatim, harus merogoh kocek lebih dalam tahun ini. Pasalnya, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 untuk Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp60,6 juta; atau lebih mahal Rp6,4 juta dibandingkan biaya nasional.
Secara nasional, pemerintah telah menetapkan Bipih sebesar Rp54,1 juta. Rinciannya, biaya penerbangan Rp32,9 juta; akomodasi Makkah Rp14,1 juta; akomodasi Madinah Rp3,8 juta; serta living cost Rp3,3 juta.
Namun setelah terbit Keppres Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, angka untuk Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Kuota Haji Tuban 2026 Melonjak, Hampir 1.600 Jemaah Siap Berangkat
Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tuban Imam Bukhori menjelaskan, tingginya biaya haji di Embarkasi Surabaya bukan hal baru. Dari 14 embarkasi di Indonesia, Surabaya selalu berada di posisi paling mahal.
“Setiap tahun selisihnya dengan nasional itu antara Rp4 juta-Rp6 juta. Embarkasi Surabaya paling mahal, sedangkan yang paling murah itu Aceh, hanya Rp45,1 juta,” ungkapnya.
Menurut Imam, faktor utamanya adalah letak geografis. Surabaya berada di ujung timur sehingga jarak penerbangan menuju Arab Saudi lebih jauh dibandingkan embarkasi lain, yang otomatis membuat biaya penerbangan ikut naik.
Usai terbitnya Keppres tersebut, proses pelunasan haji langsung dibuka. Sesuai jadwal, pelunasan dimulai 19 November-23 Desember 2025. Meski sudah berjalan beberapa hari, hingga Kamis (kemarin), belum ada calon jemaah Tuban yang melunasi.
“Hari ini sudah bisa pelunasan, tapi belum ada jemaah Tuban yang membayar sisa kekurangan biaya,” terangnya.
Pelunasan Terhambat Diduga Akibat Belum Kantongi Surat Sehat
Imam merinci, sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah adalah Rp35,6 juta, setelah dipotong setoran awal sebesar Rp25 juta.
Secara teknis, jemaah Tuban terlebih dahulu datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) untuk melunasi biaya. Setelah itu, bukti pembayaran dibawa ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kemenag Tuban untuk didata sebagai tanda resmi telah melunasi.
Salah satu faktor yang kemungkinan membuat belum ada jemaah yang melunasi adalah persyaratan istitaah kesehatan. Jemaah yang belum mengantongi bukti layak kesehatan dari fasilitas kesehatan tidak bisa melunasi. Pihak BPS juga diwajibkan menolak jika syarat ini belum terpenuhi.
“Kalau belum punya hasil skrining kesehatan, bank tidak bisa menerima pelunasan. Itu mungkin salah satu sebab belum ada pelunasan sampai hari ini,” tambah Imam.
Dengan tenggat yang masih tersisa hampir sebulan, Imam mengimbau para jemaah agar tidak menunda proses pelunasan. Mengingat antrean layanan kesehatan dan bank biasanya membeludak menjelang batas akhir.
“Waktu pelunasan masih panjang. Monggo dimanfaatkan mulai sekarang, jangan menunggu mendekati batas akhir baru melunasi,” pesannya.
Dengan jumlah jemaah Tuban yang selalu besar setiap tahun, Kemenag berharap proses pelunasan berjalan lancar sehingga tidak mengganggu tahapan keberangkatan menuju Tanah Suci pada 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
