Tugujatim.id – MUKTAMAR masih setahun lagi digelar, namun sekarang sudah mulai ramai terjadi gonjang-ganjing di tubuh NU (Nahdlatul Ulama). Internal PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) tengah didera konflik setelah Syuriyah memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari posisi Ketua Umum. Keputusan itu tercantum dalam Surat Edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.
Konflik dipicu oleh perbedaan pendapat internal mengenai isu politik dan ekonomi, seperti penolakan undangan akademisi pro-Israel, Peter Berkowitz dan isu konsesi tambang, yang kemudian memicu ketegangan antara kepengurusan Syuriyah dan Tanfidziyah. Selain itu, konflik juga terjadi akibat pertarungan pengaruh politik, terutama dalam konteks hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebabkan terbelahnya warga NU.
Di sinilah NU terbukti belum mampu memenej konflik, hingga rahasia rumah tangganya sendiri menjadi konsumsi umum. Bahkan NU tidak berdaya lagi menjadi kekuatan penyeimbang dari hegemoni penguasa, alih-alih menjadi kekuatan penyeimbang, malah larut dalam kekuasaan itu sendiri, sehingga tidak mampu berperan sebagai kekuatan civil society. Maka di sinilah relevansi pesan (wasiat) Gus Dur.
Sangat disayangkan konflik ini sudah begitu terbuka ke ruang publik dan berlarut-larut. Tentu warga NU tidak menghendaki konflik ini berkepanjangan apalagi sampai menyebabkan dualisme kepemimpinan dan saling pecat. Jika yang demikian ini terjadi, maka NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam terbesar di negeri ini tidak lagi memiliki marwah, baik di mata hukum maupun di mata publik.
Sesungguhnya konflik seperti ini juga ironis, sebab bukankah NU dan para kiainya memiliki tradisi apa yang disebut dengan islah zat al-bain (mendamaikan dua orang atau kelompok yang sedang bertika?). Apalagi jika konflik tersebut disebabkan oleh faktor tarik-menarik tambang yang justru menjadi kontra produktif.
Wasiat Gus Dur
Konflik sudah terlanjur merebak, maka yang harus dijadikan lesson learn adalah, bahwa peristiwa ini hendaknya menjadi pertimbangan sebagai bahan evaluasi para elit NU untuk menuju program ke depan yang lebih baik dan visioner. Sebab yang terjadi selama ini NU penuh kegaduhan dan abai dengan khittah-nya. Kecenderungan berpolitik bagi warga nahdhiyyin sudah begitu kental dan membudaya. Padahal Khittah NU 1926 merupakan landasan perjuangan yang menekankan peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik praktis.
Sebelum meninggal Gus Dur pernah mengingatkan kepada warga NU, terutama para kiainya, untuk tidak berebut menduduki jabatan di pemerintahan. Peringatan tersebut disampaikan oleh Gus Dur setelah marak dari kalangan Kiai NU yang berebut mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di beberapa tempat, dan itu terjadi hingga kini. Peringatan ini memang harus dipahami oleh para elit Kiai di NU.
Gus Dur sangat paham dengan psikologi warga Nahdhiyyin, sehingga beliau mampu memimpin NU yang cukup lama dan cukup berhasil. NU besar sebetulnya tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh beliau. Sebagai seorang pemimpin di NU, beliau juga sangat paham dengan konsep kultur, kebangsaan dan kenegaraan. Oleh sebab itu, misi yang dikembangkan beliau dalam membawa umat dan bangsa Indonesia adalah misi keumatan dan kebangsaan untuk menuju terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran.
Saya masih ingat, bagaimana dalam beberapa kesempatan Gus Dur selalu menyuarakan pemberdayaan umat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan, dan salah satu bentuk komitmennya itu diwujudkan salah satunya dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di beberapa daerah, hingga beliau menjadi Presiden pun yang diperjuangkan adalah masalah-masalah kemanusiaan universal ini.
Sudah saatnya kini NU sebagai organisasi sosial keagamaan tersebut memfokuskan diri pada pemberdayaan dan pengembangan umat, baik secara konseptual maupun sosial sebagaimana tujuan semula didirikannya NU. Apalagi saat ini warga NU yang dibentuk dari pendidikan modern sudah semakin bertambah. Banyak para santri setelah menamatkan pendidikan di pesantren yang melanjutkan program Doktor baik di Barat maupun Timur Tengah.
Inilah aset yang mesti dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal. Fenomena munculnya generasi baru intelektual NU sekarang sudah terlihat di kelas-kelas menengah kota. Lahirnya para generasi pemikir muda yang bergabung dalam forum-forum kajian dan asosiasi-asosiasi di berbagai wilayah telah menandai dimulainya era kebangkitan baru intelektual muda NU. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian para elit NU sekarang. Karena secara historis kelahiran NU juga diawali dengan organsasi-organisasi yang ada sebelumnya, seperti Nahdhatut Tujjar, Nahdhatul Wathan dan Tashwirul Afkar.
Oleh sebab itu dalam konteks sekarang ini langkah yang harus segera diambil oleh para elit NU adalah memprioritaskan program-program yang selama ini masih belum tergarap secara rapi –untuk tidak mengatakan terbengkalai. Program-program lembaga otonom yang dibentuk pada tahun 1985 pasca Muktamar Situbondo sudah saatnya untuk direvitalisasi, seperti lembaga sosial mabarot, lajnah kajian dan pengembangan sumber daya manusia (lakpesdam), lembaga penulisan dan penerbitan (lajnah ta’lif wan-nasr). Lembaga-lembaga tersebut selama ini masih belum digarap secara serius, terutam di tingkat daerah.
Program pengentasan kemiskinan, pengembangan rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lembaga pendidikan tinggi masih kurang mendapat perhatian yang cukup serius. Kalaupun ada, belum di-menej secara profesional. Itulah kekurangan-kekurangan NU yang harus dituntaskan. Hal ini tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki sikap intregitas yang tinggi. Untuk mengantisipasi akselerasi perubahan budaya di masa depan, lajnah ta’lif wan-nasr sudah saatnya mendapat prioritas, mengingat peran medsos dan informasi sangat dominan dalam era digital dan dunia global saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
___________________
*M. Zainuddin adalah Guru Besar PIPS FITK UIN Maliki Malang, Chairman of YASMINE Institute.
