JEMBER, Tugujatim.id – Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan setelah dana yang tidak terpakai dalam APBD Jember 2025 atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai angka fantastis, yakni hampir Rp700 miliar.
Membengkaknya dana mengendap ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember untuk mengkaji ulang efektivitas kerja seluruh instansi pemerintahan.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengungkapkan hasil pertemuan dengan tim pengelola anggaran menunjukkan dana tersisa per pertengahan Desember 2025 berada di kisaran Rp700 miliar.
Angka tersebut diprediksi masih akan berada di level Rp600 miliar ketika pembukuan ditutup akhir tahun ini. Ia mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim pengelola keuangan daerah untuk mencari tahu serapan anggaran selama 11 bulan terakhir.
“Estimasi kami saat penutupan kas akan berkisar Rp600 miliar, namun angka pasti masih menunggu konfirmasi lebih lanjut,” jelasnya pada Selasa (30/12/2025).
Meski mengakui besarnya dana yang tidak optimal digunakan, Halim belum dapat mengidentifikasi secara spesifik instansi mana yang mengalami hambatan penyerapan anggaran.
Ke depan, setiap komisi legislatif akan mengaudit kinerja instansi mitra mereka untuk memetakan permasalahan secara mendetail.
“Evaluasi menyeluruh dari tiap komisi bersama instansi terkait akan membantu kami mengidentifikasi kendala yang menghambat pemanfaatan anggaran secara optimal. Dengan pemetaan yang jelas, kami dapat memberikan saran perbaikan agar implementasi program lebih efektif,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini juga menyinggung temuan lapangan dari berbagai komisi yang menunjukkan adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor penghambat.
Menurutnya, tahun perdana kepemimpinan bupati saat ini menjadi momentum pembelajaran untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan yang menjadi fokus utama.
“Program ketahanan pangan wajib menjadi prioritas utama dalam APBD 2026 mengingat berbagai bantuan seperti peralatan pertanian modern, pupuk bersubsidi, sistem pengairan, ekspansi lahan produktif, dan distribusi bibit sudah mengalir deras,” tegasnya.
Halim menekankan pentingnya perencanaan matang dan eksekusi tepat waktu dari setiap instansi agar program tidak tertunda hingga semester akhir tahun anggaran. Dengan manajemen yang terstruktur, ia yakin dana mengendap dapat diminimalisir secara signifikan di periode mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
