SURABAYA, Tugujatim.id – Di tengah menguatnya isu kegaduhan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe itu menegaskan pentingnya menempuh jalur dialog konstitusional melalui lembaga legislatif.
Dia mengingatkan agar persoalan kota tidak diselesaikan lewat polemik di ruang publik yang justru berpotensi memicu ketegangan sosial.
Cak Yebe menyebutkan bahwa DPRD Surabaya sebagai ruang terbuka dan berkeadilan bagi siapa pun, baik pejabat publik, warga kota, maupun ormas, untuk menyampaikan aduan secara resmi.
Baca Juga: DPRD Surabaya Pastikan APBD 2026 Tepat Sasaran, Fokus pada Program Riil untuk Warga
“Wali kota, wakil wali kota, hingga ormas adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional. Saluran DPRD seharusnya digunakan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan,” ucap Cak Yebe pada Senin (05/01/2026).
Dia menilai, pendekatan dialog melalui rapat dengar pendapat (RDP) menjadi jalan paling tepat agar setiap persoalan dapat dibahas secara objektif dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
“Saya mendorong siapa pun yang memiliki persoalan untuk mengajukan RDP ke DPRD. Terlepas itu pejabat atau warga biasa, ayo kita cari solusi bersama demi keadilan dan kondusivitas Surabaya,” tuturnya.
Menurut Cak Yebe, ormas memiliki kedudukan yang sama dengan warga lainnya dan wajib mendapatkan perlindungan hak. Karena itu, jika merasa diperlakukan tidak adil, mekanisme resmi harus menjadi pilihan utama.
“Termasuk ormas sekalipun. Mereka juga warga Kota Surabaya yang hak-haknya harus dijaga,” terangnya.
Kota Pahlawan Dibangun dari Ragam Suku dan Budaya
Dia mengungkapkan, menjelang akhir tahun lalu dirinya telah menerima banyak masukan dari pimpinan ormas. Dalam situasi tersebut, dia memilih mengambil peran sebagai penenang agar tensi tidak meningkat.
“Saya minta mereka menahan diri, termasuk dalam menyampaikan komentar di media sosial dan ruang publik, serta menekankan hal itu kepada anggotanya,” ungkap politisi dari Partai Gerindra itu.
Lebih jauh, Cak Yebe menekankan bahwa persoalan di Surabaya adalah tanggung jawab bersama seluruh warganya. Dia mengingatkan bahwa Kota Pahlawan dibangun dari keberagaman latar belakang suku dan budaya.
“Surabaya tidak hanya diperjuangkan oleh satu kelompok. Banyak suku bangsa yang hidup dan berdiam di sini, termasuk saudara-saudara dari Madura,” paparnya.
Dia secara tegas menolak praktik pelabelan negatif terhadap suku tertentu akibat ulah segelintir oknum. Menurut dia, tindakan individu tidak boleh digeneralisasi.
“Tidak boleh menstigmatisasi satu suku sebagai sumber masalah. Kalau ada pelanggaran oleh oknum, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghakimi satu kelompok,” tegas Cak Yebe.
Dia menilai, konflik kerap muncul karena adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Padahal, jauh lebih banyak warga dari berbagai latar belakang yang hidup rukun dan berkontribusi membangun kota.
“Faktanya, masih jauh lebih banyak warga berdarah Madura yang santun, beradab, dan berbaur membangun Surabaya,” jelasnya.
Dia pun menyinggung makna “Arek Suroboyo” yang menurutnya tidak bisa dipersempit pada garis keturunan semata, melainkan pada ikatan tempat lahir, tumbuh, dan berkontribusi.
“Saya lahir di Surabaya dari ibu kelahiran Jombang. Apakah saya bukan Arek Suroboyo?” ungkapnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Awasi Ketat Proyek Banjir 2026 Senilai Rp1,1 Triliun: Pastikan Tak Ada Lagi Molor
Menurut dia, warga dari berbagai suku seperti Madura, Ambon, Batak, dan lainnya, yang lahir dan besar di Surabaya memiliki hak dan identitas yang sama sebagai bagian dari kota.
Terkait ormas berbasis kesukuan, Cak Yebe mengajak seluruh pihak kembali pada tujuan awal pembentukan ormas, yakni memperkuat solidaritas sosial, bukan memicu konflik.
“Label kesukuan seharusnya menjadi sarana silaturahmi, saling menguatkan, dan membantu persoalan sosial, ekonomi, serta budaya,” tutur Cak Yebe.
Dia menegaskan, aktivitas ormas idealnya tidak terseret kepentingan politik dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah jika menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Ormas yang dewasa, terbuka, dan terkoordinasi justru bisa menjadi penguat harmoni, bukan sumber gesekan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati
