SURABAYA, Tugujatim.id – DPRD Surabaya menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2026, khususnya proyek pengendalian banjir yang menjadi program strategis dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menyatakan, pihaknya tidak ingin kasus keterlambatan pengerjaan proyek yang sempat terjadi di tahun-tahun sebelumnya kembali terulang.
Menurutnya, meski secara umum proyek fisik di 2025 berjalan baik, sejumlah kendala eksternal seperti utilitas milik instansi pusat masih menjadi penghambat utama penyelesaian di lapangan.
“Kalau 2024 itu molor karena finishing pekerjaan tersendat oleh utilitas seperti PLN dan Telkom. Padahal secara fisik sudah selesai. Tahun depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Aning, Rabu (12/11/2025).
Aning menjelaskan, nilai anggaran pengendalian banjir pada 2026 menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Komisi C mendorong agar proyek-proyek prioritas benar-benar tuntas sesuai jadwal.
“Titik-titik darurat yang tertunda di 2025 harus selesai tahun depan. Seperti saluran Medokan–Semampir dan versi Gunung Sari yang masih butuh tambahan sekitar Rp100 miliar. Semua itu tidak boleh kena rasionalisasi,” ujar Politisi dari PKS tersebut.
Menurutnya, perencanaan proyek kali ini jauh lebih matang karena seluruh Detail Engineering Design (DED) untuk pekerjaan besar sudah disiapkan sejak 2025. Dengan demikian, Pemkot bisa langsung mengeksekusi tahap konstruksi di awal tahun.
Aning juga menyoroti persepsi publik bahwa proyek pemerintah sering molor karena cuaca. Ia mengakui musim hujan memang menjadi kendala teknis, namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan.
“Memang November sampai Mei itu musim hujan, jadi pekerjaan berat biasanya menunggu reda. Tapi ini harus diantisipasi dengan penjadwalan yang tepat agar tidak menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.
Untuk mencegah serapan anggaran rendah di awal tahun, Komisi C akan melakukan pengawasan ketat sejak triwulan pertama 2026. Setiap bulan dan triwulan, proyek besar akan dievaluasi langsung, baik dari segi progres fisik maupun administrasi.
“Biasanya pekerjaan fisik selesai dulu, tapi administrasinya belakangan. Ini yang harus dijaga supaya timeline-nya sinkron. Kami tidak ingin ada proyek besar yang baru bergerak menjelang akhir tahun,” tutur Aning.
Ia memastikan DPRD akan memanggil dinas teknis secara berkala untuk mengecek lapangan dan memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Setiap triwulan kita panggil, kita cek titiknya, progresnya, serapannya. Prinsipnya, proyek banjir Rp1,1 triliun ini harus benar-benar terasa manfaatnya bagi warga dan tidak boleh molor lagi,” pungkasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Layla Aini
Editor: Darmadi Sasongko
