KOTA MALANG, Tugujatim.id – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang menjadi ajang refleksi melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (1/4/2026).
Sejumlah catatan penting dan krusial yang masih menjadi PR disampaikan mulai dari persoalan kemiskinan, banjir, kesehatan, sosial hingga isu perempuan dan anak yang dinilai masih belum terselesaikan.
Momentum HUT ke-112 Kota Malang diharapkan tidak sekadar seremoni. Tetapi juga menjadi wadah evaluasi bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan kota secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratanggani Sirraduhita mengungkapkan bahwa berbagai evaluasi dan rekomendasi sejatinya telah rutin disampaikan melalui pandangan fraksi maupun momentum resmi lainnya.
“Catatan pasti banyak. Selama ini dari pendapat fraksi selalu kami sampaikan rekomendasi rekomendasi dan evaluasi kebijakan. Beberapa juga sudah kami sampaikan saat HUT DPRD kemarin,” ujarnya.
Ia menegaskan, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Malang. Misalnya penanganan kemiskinan, persoalan banjir, kemacetan lalu lintas hingga perlindungan perempuan dan anak.
“Hal hal ini masih belum tuntas dan perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Kota Malang juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kota. Menurutnya, pendekatan gotong royong antar seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Ia menilai ego sektoral antar perangkat daerah harus dihilangkan agar program pembangunan lebih efektif dan tidak boros anggaran.
“Kalau tidak ada koordinasi yang baik, itu akan boros energi, boros biaya dan boros program. Sasarannya itu itu saja. Jadi harus ada sinergi,” jelasnya.
Salah satu contoh yang juga ia soroti adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang membutuhkan keterlibatan berbagai instansi, seperti Disnaker-PMPTSP dan Dispendukcapil agar tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah.
“Disnaker harus mendata para pekerja penerima upah dengan akurat agar program UHC tepat sasaran. Lalu Dukcapil melacak masyarakat yang sudah meninggal, bayi yang baru lahir. Jangan sampai dobel data atau bahkan tak terdata. Ini penting agar kebijakan bisa tepat sasaran,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
