KOTA BLITAR, Tugujatim.id – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Blitar, Rabu (8/4/2026) di Balai Kusumo Wicitra.
Sebanyak 34 pejabat pimpinan tinggi pratama, struktural, dan fungsional resmi dilantik dalam posisi baru.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan durasi masa jabatan para ASN di lingkungan pemerintah kota.
Perubahan paling signifikan dalam mutasi kali ini adalah bergesernya Priyo Suhartono dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar. Priyo kini ditugaskan untuk menempati posisi baru sebagai Staf Ahli Bidang Hukum. Wali Kota secara terbuka menyatakan bahwa langkah ini didasari atas pertimbangan masa jabatan yang sudah dianggap terlalu lama pada satu posisi strategis.
“Iya, Pak Sekda geser ke Staf Ahli. Beliau salah satunya yang sudah lebih dari lima tahun menempati jabatan tersebut. Di pemerintahan era saya, saya ingin memberikan kesempatan kepada pejabat lain untuk berkarir,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin tersebut.
Mekanisme Transisi Sekda dan Seleksi Terbuka
Untuk mengisi kekosongan kursi administratif tertinggi tersebut, Pemkot Blitar tengah menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur terkait sosok Penjabat (Pj) yang akan diusulkan. Mas Ibin menyebut ada dua hingga tiga nama yang disiapkan untuk mengisi posisi transisi sebelum nantinya dibuka lelang jabatan secara terbuka.
“Sementara untuk pengisian jabatan sekda secara definitif nantinya akan dilakukan tahun ini, cepet lah, tidak terlalu lama,” ungkapnya.
Selain jabatan Sekda, mutasi ini juga menyasar sejumlah kepala dinas. Ronny Yoza Pasalbessy yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Satpol PP kini resmi menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
Posisi strategis lainnya yang mengalami rotasi adalah Eka Atikah sebagai Kepala Dinas Sosial, Juyanto sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Tri Iman Prasetyono yang kini memimpin Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.
Evaluasi Durasi Jabatan dan Pengisian Eselon II
Wali Kota memberikan peringatan keras bahwa ASN tidak boleh terlalu nyaman berada di satu posisi dalam waktu lama. Menurutnya, dinamika organisasi menuntut adanya pergerakan sumber daya manusia secara berkala demi memicu inovasi baru.
“Mutasi ini akan sering kami lakukan. Saya tidak ingin ada ASN yang terlalu lama menempati satu jabatan. Idealnya maksimal lima tahun, tapi dua tahun saja sebenarnya sudah harus geser agar ada penyegaran,” jelasnya.
Saat ini, tercatat masih ada sembilan posisi eselon II yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas. Guna mengisi kekosongan tersebut, Wali Kota menginstruksikan segera dibukanya seleksi terbuka atau lelang jabatan dalam waktu dekat.
Ia mengimbau seluruh ASN yang memenuhi kualifikasi untuk berkompetisi secara transparan guna memastikan posisi-posisi penting tersebut segera terisi secara definitif sebelum akhir tahun 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Moch. Luki Azhari / Kontributor
Editor: Darmadi Sasongko
