BOJONEGORO, Tugujatim.id — Kenaikan harga plastik serta sejumlah bahan baku penting seperti gas elpiji bersubsidi (melon) dan minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir mulai memberikan tekanan serius bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bojonegoro.
Kondisi ini dirasakan para pedagang kerupuk dan penjual plastik yang sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku untuk menjaga kelangsungan usaha. Lonjakan harga memaksa pelaku usaha memutar otak agar tetap bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi.
Berdasarkan pantauan TuguJatim.id di lapangan, kenaikan harga plastik terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Untuk beberapa jenis produk, lonjakan bahkan mencapai sekitar 33 persen.
Salah satu contohnya adalah botol plastik ukuran 250 mililiter yang sebelumnya dijual Rp800 per item, kini naik menjadi sekitar Rp 1.070 per item.
Cici, pedagang plastik di kawasan Jalan Pemuda, Bojonegoro, mengungkapkan kenaikan harga terjadi dalam dua fase, yakni sebelum dan setelah Lebaran.
“Awalnya memang sudah naik sedikit sebelum Lebaran, sekitar 5 sampai 10 persen. Tapi setelah itu naik lagi dan jauh lebih terasa, sekarang harga sudah cukup tinggi dan memberatkan,” ungkap Cici.
Menurutnya, kenaikan harga plastik dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku global. Plastik berasal dari nafta, turunan minyak bumi, yang sekitar 70 persen pasokannya berasal dari Timur Tengah. Ketegangan di kawasan tersebut, termasuk penutupan jalur distribusi seperti Selat Hormuz, berdampak pada ketersediaan bahan baku.
Di tingkat produsen, kondisi ini diperparah dengan kebijakan pabrik yang lebih memprioritaskan distribusi kepada perusahaan besar yang telah memiliki kerja sama resmi (MoU), terutama di sektor makanan dan minuman skala industri.
Akibatnya, pedagang retail kesulitan mendapatkan pasokan dan harus bersaing untuk memperoleh barang. Kelangkaan ini turut mendorong harga semakin tinggi di pasaran.
“Sekarang pabrik lebih mengutamakan yang sudah kerja sama. Kami di retail harus berebut barang, bahkan ada beberapa merek yang sudah tidak keluar lagi,”jelas Cici.
Selain itu, adanya pembatasan pembelian dari pabrik juga mempersempit akses pedagang kecil. Sistem kuota membuat mereka tidak bisa membeli dalam jumlah besar, sehingga distribusi terganggu dan harga di tingkat pengecer ikut terdongkrak.
Meski masih memiliki stok lama dengan harga sebelumnya, pedagang tetap menyesuaikan harga jual mengikuti harga kulakan terbaru untuk menghindari kerugian.
“Kalau tidak dinaikkan, nanti saat kulakan lagi sudah mahal, kami tidak bisa menutup biaya,” tambahnya.
Dampak kenaikan ini tidak hanya dirasakan pedagang plastik, tetapi juga merambat ke pelaku UMKM yang menggunakan plastik sebagai kemasan, seperti produsen kerupuk.
Terpisah, Susi Liniswati, produsen kerupuk di Bojonegoro, mengaku kondisi saat ini jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga bahan baku membuatnya harus mengurangi kapasitas produksi.
“Dulu saya bisa produksi sampai 10 kilogram per hari. Sekarang sudah tidak berani sebanyak itu karena semua bahan mahal,” ujarnya.
Selain tepung dan minyak goreng, biaya kemasan plastik juga meningkat tajam, bahkan dalam beberapa kasus mencapai dua kali lipat. Hal ini semakin membebani biaya produksi.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian pelaku UMKM terpaksa menaikkan harga jual. Kerupuk yang sebelumnya dijual Rp10 ribu per bungkus kini naik menjadi Rp12 ribu. Namun, kenaikan ini tidak selalu diikuti peningkatan penjualan.
“Kalau harga dinaikkan, pembeli banyak yang tidak mau. Tapi kalau tidak dinaikkan, kami juga tidak bisa balik modal. Serba sulit sekarang,” keluh Susi.
Situasi ini mencerminkan dilema pelaku UMKM. Di satu sisi mereka harus menjaga keberlangsungan usaha, namun di sisi lain harus mempertimbangkan daya beli konsumen yang menurun. Di tengah tekanan tersebut, sebagian pelaku usaha memilih tetap berproduksi dalam skala terbatas sebagai strategi bertahan, meski keuntungan yang diperoleh jauh lebih kecil.
Para pelaku UMKM berharap adanya stabilitas harga bahan baku serta distribusi yang lebih merata, agar usaha kecil tidak kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam mendapatkan pasokan.
Selain itu, mereka juga menginginkan dukungan pemerintah melalui kebijakan pengendalian harga maupun program yang berpihak pada UMKM.
“Kami hanya ingin harga bisa stabil dan barang mudah didapat. Kalau itu bisa, kami pasti bisa jalan lagi seperti dulu,” harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Lizza Arnofia Choirunisa/ Kontributor
Editor: Darmadi Sasongko
