Oleh: Abdur Rahim**
Tugujatim.id – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama bukan sekadar agenda administratif lima tahunan. Forum ini akan menjadi muktamar pertama yang dihelat di abad kedua perjalanan NU. Setelah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, menyepakati pelaksanaannya pada 1–5 Agustus 2026, perhatian sebagian besar warga Nahdliyin kini tertuju pada satu pertanyaan: ke mana arah kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia ini akan berlabuh untuk lima tahun mendatang?
Dalam tradisi pesantren, perbedaan pandangan atau ikhtilaf kerap dimaknai sebagai rahmat. Begitu pula dinamika menjelang muktamar. Organisasi yang tidak memiliki kontestasi kepemimpinan adalah organisasi yang kehilangan vitalitasnya. Maka eskalasi yang kita saksikan hari ini sepatutnya dibaca sebagai proses seleksi alami, bukan ancaman perpecahan. Asalkan, kontestasi itu dijalankan secara terbuka, berbasis argumen visi-misi, dan tidak menyeret NU ke pusaran politik praktis.
Baca Juga: Menolak “Pasal Pesanan” Rangkap Jabatan Ketua Umum PBNU
Namun membaca dinamika Muktamar ke-35 secara jujur berarti tidak menyederhanakannya menjadi pertarungan antarkubu. Peta kekuatan yang berkembang, hemat saya, justru menunjukkan setidaknya empat poros internal NU yang saling tarik-menarik.
Poros pertama adalah petahana, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Modal politiknya kuat karena menguasai struktur PBNU, jaringan PWNU–PCNU yang telah terbangun lima tahun, serta narasi keberlanjutan program kerja. Gus Yahya secara tersirat membuka jalan untuk maju kembali, dengan alasan ingin “melunasi” agenda yang dijanjikan sejak Muktamar ke-34 di Lampung.
Poros kedua bertumpu pada jalur birokrasi sipil pemerintahan, dengan nama Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar yang kian santer disebut. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beberapa kali menyatakan Nasaruddin sebagai salah satu figur yang berpotensi. Dasarnya bukan sekadar popularitas, melainkan rekam jejak historis sebagai Katib Aam PBNU, sebagaimana tiga ketua umum PBNU sebelumnya yang semuanya pernah menjabat Katib Aam. Nasaruddin Umar pun tercatat pernah mengemban amanah yang sama pada era kepemimpinan almarhum KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.
Namun poros ini menghadapi dua ganjalan serius. Syarat melepas jabatan menteri menjadi ganjalan pertama jika benar-benar ingin maju. Etisnya, mundur sebelum muktamar berlangsung, bukan setelah hasilnya diketahui, terpilih atau tidak. Kemudian, ganjalan kedua adalah resistensi dari warga NU yang masih menyimpan memori kolektif Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994. Saat itu, rezim Orde Baru di bawah Soeharto secara terbuka mengintervensi kontestasi dengan mendukung penuh Abu Hasan melawan Gus Dur. Memori itu membentuk sensitivitas mendalam. Calon yang terlalu dekat dengan kekuasaan negara berisiko mengundang resistensi struktural dari akar rumput.
Meski demikian, saya tidak berpandangan negatif terhadap calon dari lingkaran pemerintah. Lanskap politik hari ini jauh berbeda dari 1994. Belum lagi geopolitik internasional yang menuntut ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah mampu berjalan beriringan dengan negara, bukan selalu berhadapan.
Poros ketiga adalah kelompok yang membangun konsolidasi di luar jalur struktural resmi PBNU. Berbeda dari poros kedua yang bertumpu pada modal birokrasi, poros ini mengandalkan jaringan pesantren dan tokoh-tokoh kiai yang selama ini merasa kurang terwakili dalam kepemimpinan periode ini. Di sinilah nama-nama seperti KH Yusuf Chudlori, KH Abdussalam Shohib, dan KH Marzuki Mustamar muncul ke permukaan. Poros ini memiliki sumber daya dan akar kultural yang cukup kuat, namun belum mengkristal pada satu kandidat tunggal.
Poros keempat berbeda karakter dari poros ketiga. Jika poros ketiga bergerak secara terorganisir menyiapkan alternatif kepemimpinan, poros keempat lebih merupakan koalisi ketidakpuasan terhadap PBNU periode sekarang. Poros ini mencakup berbagai elemen, baik dari internal PBNU maupun dari luar. Irisan poros ini paling luas, namun justru karena itu paling rentan tercerai-berai jika tidak segera menemukan figur pemersatu.
Kerumitan peta ini membuat sejumlah isu teknis berubah menjadi medan pertarungan tersendiri. Pertama, soal lokasi penyelenggaraan. Munas-Konbes di Ploso memang telah menetapkan tanggal, tetapi lokasi muktamar sendiri masih terbuka: lima wilayah yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat, tengah dikaji. Kabar terbaru, hasil rapat koordinasi secara online antara PBNU dan PWNU mayoritas memilih DKI Jakarta. Meskipun hanya 17 PWNU dan belum memenuhi syarat kuorum.
Perdebatan sengit soal lokasi di Sidang Pleno III Munas-Konbes, yang sempat memicu adu mulut antardeputasi, menunjukkan bahwa penentuan tempat muktamar bukan sekadar urusan logistik, melainkan bagian dari manuver memperkuat posisi kandidat tertentu.
Kedua, perdebatan mengenai rangkap jabatan ketua umum PBNU dengan posisi menteri, yang akan sangat menentukan siapa yang benar-benar dapat maju secara sah. Ketiga, soal independensi NU dari kepentingan Pemilu 2029 agar muktamar tidak menjadi batu loncatan elektoral.
Tiga variabel inilah yang seharusnya menjadi “termometer” sesungguhnya untuk membaca arah Muktamar ke-35. Bukan sekadar oposisi biner antara status quo dan anti status quo. Intensitas konsolidasi di tingkat PWNU dan PCNU, kejelasan sikap pemerintah terhadap figur yang berasal dari unsur kabinet, serta penyelesaian isu lokasi, akan jauh lebih menentukan hasil akhir dibanding jargon normatif tentang ikhtilaf yang sehat.
Baca Juga: Munas Konbes NU 2026 Bahas Kepemimpinan hingga Tantangan Digitalisasi
Yang juga patut digarisbawahi adalah dinamika ini masih sangat cair. Konfigurasi dukungan bisa berubah signifikan hingga hari pelaksanaan, sebagaimana lazim terjadi dalam setiap muktamar NU. Keriuhan media dan tajamnya perdebatan di berbagai forum diskusi adalah bagian dari transparansi yang sehat, bukan tanda kemunduran akhlak. Justru ketertutupan dan sistem penunjukan tanpa kontestasi yang akan membahayakan legitimasi kepemimpinan NU ke depan.
Pada titik ini, penting bagi seluruh poros untuk menempatkan kontestasi pada koridor yang benar: berlomba dalam kebaikan, bukan saling menjegal. Ambisi membesarkan organisasi melalui kepemimpinan yang kuat adalah ambisi yang mulia, selama berorientasi pada kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan kelompok atau kekuasaan di luar NU. Dalam kacamata organisasi modern yang sehat, yang disebut perebutan sesungguhnya adalah kontestasi pengabdian yang profesional. Tentu, sepanjang prosesnya tidak melanggar syariat, masih dalam koridor akhlak pesantren, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh nahdliyin.
Muktamar ke-35 adalah ujian kedewasaan bagi NU di ambang abad keduanya. Beberapa poros yang kini bertarung pada akhirnya harus tunduk pada satu mekanisme yang sama: musyawarah dan pemungutan suara yang sah secara syariat. Setelah keputusan itu diambil, seluruh elemen Nahdliyin, dari poros mana pun asalnya, wajib kembali merajut kebersamaan dengan sikap sami’na wa atha’na. Menurut saya, itulah cara terbaik menjaga rumah besar NU agar tetap kokoh. Bukan dengan menutup diri dari dinamika zaman, melainkan mengelolanya sebagai energi kemajuan yang tetap berlandaskan adab santri. Wallahu a’lam.
*Warga NU, tinggal di Simo, Kabupaten Tuban
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
