Oleh: Achmad Diny Hidayatullah
Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Wakil Sekretaris PCNU kota Malang
Ada satu kalimat yang sejak lama menjadi pegangan para ulama hadis ketika mereka hendak menerima sebuah riwayat:
قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
Muhammad bin Sirin mengatakan “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian (Lihat: Muqaddimah Shahih Muslim, hal. 10).
Tugujatim.id – Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi telah melahirkan salah satu tradisi intelektual paling mengagumkan dalam khazanah Islam: Rijāl al-Ḥadīṡ dan Jarḥ wa Ta’dīl. Para ulama ahli hadis (muhadditsin) tidak pernah menerima sebuah hadis hanya karena pembawanya masyhur. Mereka menelusuri gurunya, muridnya, perjalanan hidupnya, integritasnya, ketelitian ilmunya, hingga bagaimana orang-orang sezamannya memberikan kesaksian tentang dirinya.
Semakin besar amanah yang dibawa, semakin ketat proses verifikasinya.
Beberapa hari lalu saya membaca tulisan sahabat saya, Abdur Rahim—atau yang akrab kami panggil Kang Idung—tentang empat poros kekuatan menuju Muktamar NU ke-35 : Empat Poros Kekuatan Menuju Muktamar NU Ke-35 Tulisan itu menarik karena memotret peta kontestasi, poros-poros yang sedang terbentuk, dan dinamika politik organisasi yang mulai menghangat.
Namun setelah selesai membacanya, saya justru bertanya pada diri sendiri: apakah warga Nahdliyin cukup hanya mengetahui peta poros?
Saya kira belum.
Yang jauh lebih penting adalah mengenal manusia-manusia yang berada di balik poros itu. Sebab Muktamar tidak sedang memilih kubu. Muktamar sedang memilih pemikul amanah.
Belajar Memverifikasi Seperti Para Muhadditsin Ilmu jarḥ wa ta’dīl sering disalahpahami sebagai ilmu mencari cacat orang lain. Padahal sebaliknya. Tujuannya bukan menjatuhkan, melainkan menjaga amanah agar tidak diberikan kepada orang yang keliru.
Yang dinilai bukan hanya kelemahannya. Kelebihannya juga dicatat.
Guru-gurunya ditulis. Sanad ilmunya ditelusuri.
Akhlaknya diperhatikan. Kontribusinya dihargai.
Bahkan jika pernah melakukan kekeliruan, para ulama tetap meletakkannya secara proporsional, bukan sebagai vonis yang menghapus seluruh jasa.
Tradisi ilmiah seperti inilah yang menurut saya layak dihidupkan kembali menjelang Muktamar NU.
Nahdliyin berhak mengetahui siapa calon pemimpinnya. Bukan untuk mencari siapa yang paling sempurna—karena tidak ada manusia yang demikian—melainkan agar pilihan lahir dari pengetahuan, bukan sekadar kedekatan emosional, popularitas, atau arus dukungan.
Apalagi Ketua Umum PBNU pada periode mendatang akan memimpin NU memasuki babak baru abad keduanya. Tantangannya jauh lebih kompleks daripada lima atau sepuluh tahun lalu.
Di satu sisi, NU dituntut tetap menjadi penjaga tradisi pesantren. Di sisi lain, NU juga dihadapkan pada dinamika geopolitik global, transformasi digital, ekonomi umat, hingga godaan politik praktis menjelang Pemilu 2029.
Dengan modal sosial puluhan juta warga Nahdliyin, posisi Ketua Umum PBNU tentu akan selalu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para aktor politik nasional. Di sinilah independensi dan kebijaksanaan kepemimpinan menjadi sama pentingnya dengan kapasitas organisasi.
Delapan Figur, Delapan Jalan Pengabdian
Hingga hari ini, setidaknya terdapat delapan nama yang mulai banyak diperbincangkan dalam ruang-ruang diskusi Nahdliyin. Masing-masing datang dengan bekal pengabdian yang berbeda.
Gus Yahya membawa pengalaman sebagai Ketua Umum PBNU dengan jejaring internasional yang luas. Putra Kyai Besar dan juga Pengasuh Pondok Roudlotut Tholibin Rembang. Selama lima tahun terakhir, ia berhasil menempatkan NU sebagai aktor penting dalam diplomasi kemanusiaan dunia. Pada saat yang sama, kepemimpinannya juga memunculkan sejumlah perdebatan dan polarisasi internal yang menjadi bagian dari evaluasi warga NU.
Prof. Nasaruddin Umar hadir dengan otoritas keilmuan yang kuat, pengalaman panjang di birokrasi negara, dan reputasi internasional sebagai ulama serta cendekiawan. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini juga seorang yang sangat alim dan bersahaja. Tantangan yang mengiringinya adalah bagaimana memastikan independensi PBNU tetap terjaga apabila dipimpin oleh figur yang hari ini merupakan bagian dari pemerintahan.
Gus Ipul mungkin merupakan salah satu organisator paling berpengalaman di antara nama-nama yang beredar. GP Ansor, PBNU, pemerintahan daerah, hingga kabinet nasional telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya. Beliau juga cicit dari KH. Bisri Syansuri, salah satu muassis NU. Pengalaman di organisasi, politik, dan pemerintahannya sangat panjang dan lengkap. Sehingga publik akan menaruh perhatian pada kemampuannya menjaga jarak yang sehat antara jam’iyyah dan kepentingan kekuasaan.
Gus Yusuf Chudlori menawarkan wajah pesantren yang teduh. Pengalaman sebagai politisi, Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, dan juga pengurus di PWNU Jawa Tengah serta kedekatannya dengan jaringan kiai menjadi modal sosial yang besar. Kekuatan utamanya berada pada konsolidasi kultural, sementara tantangannya adalah memperluas peran NU di level nasional dan global.
Gus Salam membawa legitimasi sejarah sebagai bagian dari keluarga besar pendiri NU serta pengasuh Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang. Kiprahnya dalam kaderisasi dan pendidikan menjadikannya salah satu representasi penting generasi penerus. Pertanyaan yang mungkin muncul bukan pada integritasnya, melainkan sejauh mana pengalaman kepemimpinan nasionalnya telah teruji.
KH Marzuki Mustamar memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan akar rumput warga Nahdliyin. Pengalamannya sebagai Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad Malang, memimpin PWNU Jawa Timur, serta aktivitas dakwah yang masif membuat namanya dikenal hingga pelosok. Dinamika organisasi yang pernah dialaminya juga menjadi bagian dari perjalanan yang layak dibaca secara utuh, bukan secara sepotong-sepotong.
Lora KH Ahmad Azaim Ibrahimy menawarkan semangat regenerasi dengan bertumpu pada tradisi besar Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Jaringan alumni yang luas, kedekatan dengan pesantren, serta keilmuan dan kharisma yang dimilikinya, terutama karena beliau cucu ulama besar sekaligus pahlawan Nasional KHR. As’ad Syamsul Arifin, menjadi modal penting. Tantangan yang akan dinilai muktamirin tentu berkaitan dengan pengalaman memimpin organisasi pada level nasional.
Sementara itu, KH Imam Jazuli mulai disebut sebagai representasi kiai muda dengan perhatian besar pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dibuktikan dengan perjalanan keilmuan yang mumpuni dan sekaligus sebagai pendiri Pondok Pesantren Bina Insan Mulia yang tersohor. Namanya mungkin belum sepopuler kandidat lain, tetapi justru menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya regenerasi dan penguatan kualitas kader NU.
Saya percaya, delapan nama itu bukanlah daftar untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipelajari. Masing-masing memiliki sanad keilmuan, jejak pengabdian, jaringan sosial, pengalaman organisasi, latar belakang politik, serta tantangan yang berbeda. Tidak adil jika mereka hanya dikenali dari potongan video pendek, unggahan media sosial, atau cerita yang beredar dari mulut ke mulut.
Karena itu, saya justru berharap warga Nahdliyin mulai membiasakan diri membaca para calon sebagaimana para muhadditsin membaca para perawi: menyeluruh, proporsional, dan berbasis fakta. Bukan hanya melihat siapa gurunya, tetapi juga bagaimana ia mengabdi. Bukan hanya melihat siapa pendukungnya, tetapi juga bagaimana ia menyelesaikan persoalan. Bukan hanya melihat kedekatannya dengan negara atau politik, tetapi juga bagaimana ia menjaga marwah jam’iyyah ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Mungkin inilah pekerjaan rumah kita menjelang Muktamar. Bukan memperbanyak slogan, melainkan memperkaya pengetahuan.
Memilih Amanah, Merawat Persaudaraan
Apa pun hasil Muktamar nanti, semua kandidat tetaplah kiai sekaligus ulama terbaik yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk umat, pesantren, dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak boleh hilang adalah adab dalam berbeda dan keikhlasan menerima keputusan jam’iyyah.
Para muhadditsin telah mengajarkan bahwa verifikasi dilakukan bukan untuk mempermalukan seseorang, melainkan agar amanah tidak salah alamat. Semangat itulah yang kiranya layak kita hidupkan kembali. Kita mengenal para calon bukan untuk mencari cela, melainkan untuk memahami kekuatan, membaca tantangan, dan menimbang siapa yang paling siap memimpin NU memasuki abad keduanya.
Tulisan ini saya niatkan sebagai pembuka diskusi, bukan penutupnya. Pada tulisan-tulisan berikutnya, saya berharap dapat mengulas satu per satu para figur tersebut dengan pendekatan yang sama. Melalui serial Rijāl Muktamar: jujur dalam membaca rekam jejak, adil dalam menyampaikan kelebihan dan catatan, serta tetap menjaga adab kepada para kiai dan seluruh muhibbin mereka.
Sebab pada akhirnya, Muktamar bukan hanya tentang memilih seorang Ketua Umum. Muktamar adalah ikhtiar kolektif untuk memastikan bahwa rumah besar Nahdlatul Ulama tetap dipimpin oleh tangan yang amanah, hati yang teduh, pikiran yang jernih, dan keberanian yang selalu berpihak pada kemaslahatan umat, bangsa, serta jam’iyyah. Wallāhu a’lam.
Deskripsi Diri Singkat
Nama lengkap: Achmad Diny Hidayatullah
Dosen Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Khodim Madrasah Diniyah Shirotul Huda, Tlogomas Malang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Mochamad Abdurrochim
