Oleh: Abdur Rahim**
Tugujatim.id – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, semakin dekat. Momentum krusial ini mengundang perhatian jutaan warga NU di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, dialektika kepemimpinan nasional kembali menghangat demi menentukan arah perjuangan jam’iyyah.
Dalam sejarahnya, kontestasi PBNU selalu melibatkan pertarungan gagasan tingkat tinggi. Saat ini, arus utama terpolarisasi pada kekuatan struktural PBNU dan pengaruh birokrasi elit. Namun, di bawah radar kekuasaan, saya masih melihat riak-riak penolakan hegemoni dari tingkat akar rumput mulai bermunculan. Terutama saat perubahan pasal rangkap jabatan menteri mauquf tidak disetujui saat Munas-Konbes NU 2026 di Ploso beberapa waktu lalu.
Akibatnya, pembicaraan mengenai potensi kemunculan sosok alternatif kian mengemuka. Publik kini aktif berspekulasi tentang siapa gerangan yang akan menjadi kuda hitam Muktamar NU tahun ini. Pergerakan mereka di tingkat wilayah penyangga diyakini mampu meredam polarisasi elit nasional.
Sebelum mengulas kandidat alternatif, kita perlu memetakan faksi kekuasaan utama terlebih dahulu. Saat ini, ada dua kutub kokoh yang diprediksi akan saling berhadapan secara sengit di arena Muktamar.
Kutub pertama dipimpin langsung oleh petahana, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Beliau mengakar kuat pada jejaring struktural kepengurusan aktif. Selain itu, Gus Yahya memiliki keunggulan taktis berkat mesin birokrasi PBNU yang solid dan terkoordinasi rapi. Apalagi, jaringan administrasi dikabarkan berada “di bawah kendali” kutub ini.
Meskipun demikian, kepemimpinan petahana sering kali mendapat kritik dari kalangan progresif. Beberapa kritik juga pernah saya tuliskan dalam berbagai artikel lain. Salah satu bentuk kritik yang pernah saya temui adalah kebijakan PBNU saat ini dianggap terlalu berorientasi pada isu-isu elit di Jakarta. Akibatnya, jarak antara kebijakan struktural dengan realitas kaum mustad’afin di daerah dianggap semakin melebar.
Baca Juga : Empat Poros Kekuatan Menuju Muktamar NU Ke-35
Sebagai antitesis, nama Prof. Nasaruddin Umar muncul sebagai penantang terkuat. Tokoh intelektual terkemuka ini menawarkan kepemimpinan yang lebih inklusif dan sejuk sebagaimana yang dicitrakan selama ini. Selain itu, beliau didukung oleh jaringan yang menentang kubu Gus Yahya, jaringan PTKIN-Kemenag di daerah, dan sebagian dari warga NU di luar pulau Jawa.
Beliau juga memiliki kedekatan taktis dengan lingkaran kekuasaan eksekutif nasional. Meskipun sudah beredar pernyataan bahwa kedekatan eksekutif tersebut sebatas klaim yang digunakan untuk menguatkan posisi. Melalui pendekatan tersebut, poros ini berupaya merangkul faksi-faksi yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan struktural pusat. Pertarungan kedua kutub besar ini berpotensi menciptakan jalan buntu politik (deadlock).
Yang menarik adalah, jika kedua poros raksasa tersebut mengalami kebuntuan, maka arah angin tentu akan bergeser secara dinamis. Di sinilah peran penting figur alternatif yang bergerak senyap di daerah-daerah kunci. Kehadiran figur ini dapat memecah kebuntuan dan menjadi pemersatu.
Nama pertama yang patut diperhitungkan adalah KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) dari Jawa Timur. Ada yang menyebut poros yang dibangun oleh Gus Salam ini sebagai poros khittah. Beliau aktif melakukan konsolidasi senyap ke berbagai cabang di luar Jawa. Narasi utamanya adalah mengembalikan kemurnian khittah NU tahun 1926.
Gus Salam menolak keras asimilasi jam’iyyah ke dalam politik praktis borjuis, termasuk kasak-kusuk konsesi tambang, yang memecah belah soliditas PBNU periode saat ini. Oleh sebab itu, gerakan akar rumput ini mendapat sambutan hangat dari PCNU daerah. Hal ini menempatkan beliau sebagai representasi kuat faksi kuda hitam Muktamar NU dari wilayah timur Jawa.
Sementara itu, Jawa Tengah memunculkan dua nama berpengaruh, yaitu KH Yusuf Chudori dan KH Abdul Ghaffar Rozin. Gus Yusuf memiliki basis massa kultural yang sangat riil di wilayah “jalur sutera” Jawa Tengah. Lebih-lebih, jaringan organik Gus Yusuf di berbagai pesantren menjadikan “jurus ampuh” untuk mengelola PBNU periode mendatang.
Di sisi lain, Gus Rozin muncul dari poros utara atau wilayah Pantura di Jawa Tengah. Beliau membawa misi modernisasi tata kelola pendidikan pesantren secara sistematis. Misi ini dikaitkan dengan pengalaman taktis Gus Rozin sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri pada periode 2017–2019 era Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Masyayikh yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI.
Namun, penting untuk dicatat, ada poros lain yang terus bergerak. Nama KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dari PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pesantren Tebuireng juga mencuat ke permukaan secara mengejutkan. Kabarnya, sosok beliau gencar dipromosikan ke berbagai wilayah Jawa Timur. Beliau dipandang sebagai figur penengah yang mampu merangkul semua faksi tradisional.
Tidak kalah agresif, ada juga nama KH Marsudi Suhud yang dikabarkan secara senyap dan cepat menggalang kekuatan di luar Jawa. Melalui jam terbang birokrasi yang tinggi, beberapa periode menjadi pengurus harian di PBNU serta MUI, beliau menjadi simbol perjuangan yang mendambakan keadilan struktural PBNU.
Namun demikian, ala kulli hal, Muktamar ke-35 di Jombang bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan bagi kaum borjuis NU. Lebih dari itu, forum ini adalah ruang perjuangan ideologis demi maslahat umat bawah. Benturan antara Gus Yahya dan Nasaruddin Umar bisa saja berakhir antiklimaks.
Apabila skenario tersebut terjadi, maka figur alternatif akan melesat memimpin barisan. Pergerakan taktis para tokoh daerah membuktikan bahwa aspirasi bawah tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, siapakah kuda hitam Muktamar NU itu? Semua keputusan taktis kini berada di tangan para utusan cabang resmi. Wallahu a’lam.
**Warga NU, tinggal di Kabupaten Tuban Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Mochamad Abdurrochim
