BATU, Tugujatim.id – Kota Batu terancam gagal mencapai target retribusi parkir pada 2021 ini. Sebab, sebelumnya ditarget Rp 900 juta, hingga akhir November 2021 ini masih mencapai Rp 400 juta. Gagalnya pencapaian itu diduga karena adanya pungutan liar (pungli). Apa benar?
Padahal, jumlah target segitu sudah mengalami penyesuaian karena pandemi Covid-19 dari yang semula ditargetkan Rp 8,5 miliar. Selisih angka yang terpaut jauh itu lalu memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan pungutan liar (pungli) hingga kebocoran retribusi parkir.
Namun, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso enggan menyebut anomali pendapatan tersebut dengan istilah kebocoran. Namun, karena tidak maksimalnya sosialisasi terhadap jukir yang banyak ditemui tidak memberikan karcis parkir.
Also Read
”Istilahnya bukan kebocoran, makanya kami terus sosialisasi kepada para jukir agar sadar jika mereka juga jadi tulang punggung PAD Kota Batu,” terang Punjul usai sambutan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pungli pada Rabu (24/11/2021).
Dia menegaskan, minimnya pendapatan dari retribusi parkir ini mendapatkan atensi dari KPK RI. Mereka heran karena total ada 231 titik parkir resmi, sementara potensinya ada 400 titik.
Contohnya, di Alun-Alun Kota Batu dan sekitar situ sudah dipastikan keramaiannya bahkan sampai macet. Namun, secara pendapatan juga masih minim.
”Nah, potensi itu jangan sampai muspro hanya gara-gara oknum jukir tanpa karcis. Kalau fair, karcis pasti juga sudah habis,” tegasnya.
Karena itu, dia menginstruksikan jajaran dinas perhubungan untuk disiplin melakukan penertiban retribusi parkir. Selain itu, rencananya Punjul akan menggandeng aparat penegak hukum (APH) karena permasalahan ini sudah jadi semacam lagu lama.
Dishub juga akan memutakhirkan data jukir yang ada di Kota Batu. Para jukir akan diberi seragam resmi lengkap dengan nama dan nomor call center-nya. Dengan tercantumnya call center ini memudahkan masyarakat melapor jika ada jukir curang.
”Jadi nanti kalau tidak pakai rompi ya bukan jukir dari kami. Kalau tidak diberi karcis, bisa langsung hubungi nomor call center untuk bisa ditindak tegas,” tambah Kepala Dishub Imam Suryono.
Dishub sendiri telah menganggarkan pembuatan seragam dan lampu parkir Rp 88 juta dan alat pemindai karcis parkir berhologram sekitar Rp 2,5 juta pada 2022.
”Dari semua upaya tersebut, jika masih ditemui jukir curang maka bisa ditindak hukum. Risiko perda dibuat ya untuk ditaati,” tegasnya.
Dia mengatakan, para jukir seharusnya tak hanya memungut uang saja, tapi juga sebagai penolong.
”Saya kira jukir juga jangan hanya memungut uang saja, tapi juga penolong. Jangan hanya nyemprit dari jauh saja,” ujarnya.
