BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemkab Bojonegoro raih penghargaan tertinggi (A) pada kategori Badan Publik Informatif tingkat kabupaten/kota se-Jatim. Penerimaan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim.
Capaian Pemkab Bojonegoro meraih kategori Badan Publik Informatif terbaik kedua se-Jatim tingkat kab/kota termasuk dalam kategori A (kategori tertinggi) dengan kualifikasi penilaian antara 97-100. Hal ini sesuai dengan peraturan KI No 5 Tahun 2018. Pemkab Bojonegoro mendapat perolehan nilai 98,63.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Hudiyono mengatakan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada segenap jajaran KI Provinsi Jatim yang terus berupaya memberikan edukasi terkait keterbukaan informasi pada seluruh badan publik yang ada di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kegiatan penganugerahan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi badan publik untuk terus berbenah dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” ujarnya dalam acara yang digelar secara semi virtual pada Rabu (01/12/2021).
Khofifah menyampaikan, KIP menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan good government dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. KIP dinilai menjadi faktor utama dalam menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah dan cepat.
“Melihat hal tersebut, pemerintah dituntut membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja,” kata dia.
Tujuan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Hudiyono melanjutkan, telah sangat jelas dan tegas mengatur hak dan kewajiban badan publik dalam melakukan KIP. Maka, tidak ada alasan bagi badan publik, baik itu pemprov, pemkab, pemdes, KPU dan Bawaslu untuk tidak menjalankan badan publik yang enggan mematuhi UU KIP.
Sementara itu, Perwakilan Pemkab Bojonegoro, Kabid PIKP Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi luar biasa kepada Pemkab Bojonegoro.
“Ibu Bupati berpesan, tetap semangat dalam melayani masyarakat dan mengukir prestasi. Penganugerahan dari Komisi Informasi ini sebagai bukti nyata Transparency and Government Accountability di Pemkab Bojonegoro,” ujarnya.
