BOJONEGORO, Tugujatim.id – Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah sasaran penanganan dan pencegahan perkotakaan kumuh pada Program Kota Tanpa Kumuh. Hal ini sesuai SK Bupati No 188/131/KEP/412.013/2021, wilayah Kumuh di Kabupaten Bojonegoro tahun pada 2021 seluas 100,96 hektare.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah daerah Bojonegoro bersama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) setempat, mengajak berbagai pihak untuk ikut andil dalam pencegahan maupun penanganan kumuh yang disampaikan pada Lokakarya Program KOTAKU Bojonegoro secara daring selama dua hari, Selasa dan Rabu (7-8/12/2021).
Kepala Bappeda Bojonegoro, Anwar Muktadlo, dalam sambutannya menyampaikan Bojonegoro masih menyisakan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Dia berharap dari lokakarya ini, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki komitmen penuh dalam peningkatan kualitas permukiman dan infrastrukturnya untuk pengurangan luasan kawasan kumuh hingga nol persen.
“Mari kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan di lokasi non kumuh agar tidak tumbuh kumuh baru,” ujar Muktadlo.
Ditempat yang sama Kabid Perumahan, Dinas PKPCK Bojoneggoro, M Zamroni, menyampaikan selain intervensi dari APBD program Kotaku, BSPS, maupun program lainnya, juga ada CSR. Hal tersebut sebagai strategi dalam upaya menurunkan wilayah kumuh yang sesuai SK Bupati.
“Memang kami berharap adanya kolaborasi untuk mengatasi masalah-masalah di perkotaan,” sambung Zamroni.
Di lain pihak, Koordinator kota Program Kotaku Bojonegoro, Anas, mengatakan di tahun 2021 program kotaku telah melakukan tugas pendampingan infrastruktur terhadap kelurahan/desa yang mendapatkan dana Cash For Work (CFW) atau Padat Karya Tunai dari APBN.
Ada 4 Kelurahan atau desa setidaknya yang mendapatkan dana CFW, di antaranya Desa Sukorejo, Campurejo, Semanding, dan Kelurahan Banjarejo. Ini adalah program baru Dirjen Cipta Karya untuk membantu pemerintah atas dampak Covid-19 melalui kegiatan padat karya.
“Kegiatan infrastruktur ini memang tidak pure konstruksi, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan normalisasi infrastruktur hasil pembagunan IBM sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat,” sambung Anas lewat daring.
Sementara itu, Leader program KOTAKU Jatim, Abdus Salam, menekankan untuk selalu bersinergi dengan masyarakat. Karena, jika infrastruktur yang telah dibangun tidak dikontrol bersama-sama akan menjadi persoalan di kemudian hari. Terlebih, dalam program KOTAKU ada instrumen pemelihara dan pemanfaat oleh masyarakat.
Jika masyarakat pasif, maka infrastruktur akan tidak bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jika infrastruktur tidak dirawat akan menjadi sia-sia. Sehingga tidak ada keberlangsungan dari masyarakat,” pungkas Abdus Salam.
