PASURUAN, Tugujatim.id – Wacana penghapusan PR (pekerjaan rumah) untuk pelajar di Kabupaten Pasuruan kembali muncuat. Kali ini perwakilan Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengusulkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pasuruan menghapus kebijakan tugas dan PR untuk siswa. Beban PR dari guru dinilai meningkatkan angka stres para siswa saat pandemi Covid-19.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Zainal Abidin mengungkapkan, PR yang menumpuk sekaligus dari beberapa guru akan membebani para siswa. Dia melanjutkan, mereka jadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.
“Kalau dibebani PR di rumah, kapan mereka punya waktu sosialisasi dengan teman dan keluarganya. Kami usulkan agar dilakukan penghapusan PR,” ujar Zainal saat dikonfirmasi Sabtu (01/01/2022).
Zainal menambahkan, beban para siswa juga bertambah seiring kebijakan wajib madin (madrasah diniyah) di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini mewajibkan para siswa menempuh pendidikan berbasis agama, seperti mengaji. Karena itu, wacana penghapusan PR dipandang bukan menjadikan siswa semakin malas, tapi menjaga kesehatan mental mereka agar tidak stres.
“Mereka kan tidak cuma menempuh pendidikan umum, tapi juga pendidikan agama. Kalau kebanyakan tugas rumah, kasihan. Bisa stres dan kecapekan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dispendik Kabupaten Pasuruan Sholikin tidak bisa mengabulkan usulan tersebut. Menurut dia, PR sudah masuk sebagai bagian dari kurikulum pendidikan selama bertahun-tahun. Karena itu, wacana penghapusan PR tidak serta merta bisa dilaksanakan.
“Tugas-tugas di rumah itu sudah jadi bagian kurikulum,” tegasnya.
Sholikin berpendapat jika guru memberikan PR bukannya tanpa alasan, tapi melatih siswa agar mampu belajar mandiri saat rumah.
“Kalau misalnya ada guru yang cuma memberi tugas rumah tanpa diberi materi, itu yang salah. Kalau ada yang seperti itu, akan kami lakukan pembinaan,” ujarnya.
