BOJONEGORO, Tugujatim.id – Ratusan pedagang Pasar Kota Bojonegoro menggelar aksi demo di Jalan Mastumapel, tepatnya di depan Pendapa Malowopati Bojonegoro, Jumat (14/01/2022). Dalam aksinya, mereka meminta keputusan dari Pemkab Bojonegoro terkait pembatalan relokasi pasar.
“Siang ini juga kami ingin diputuskan bahwa tidak ada relokasi/tidak ada pemindahan,” teriak salah satu perwakilan pedagang pasar yang tidak mau disebutkan namanya.
Mereka juga meminta Bupati Bojonegoro Anna Muawanah untuk turun menemui massa. Namun tak berselang lama, Sekretaris Daerah Nurul Azizah yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Sukaemi, dan Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad datang dan memberikan keterangannya.
Sekretaris Daerah Nurul Azizah mengatakan, pihaknya akan mencatat apa yang menjadi keluh kesah dan masukan dari pedagang, yang nantinya akan dirundingkan dalam sebuah rapat bersama pihak terkait.
“Saya di sini bersama kepala Dinas Perdagangan dan kapolres Bojonenegoro akan mendengarkan masukan dari Jenengan. Nanti kami akan catat dan selanjutnya didiskusikan melalui rapat dengan bupati dan forkopimda,” ujarnya.
Tak puas dengan jawaban yang diberikan, beberapa perwakilan pedagang Pasar Kota Bojonegoro memutuskan untuk bertemu dengan DPRD Bojonegoro. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, pihaknya akan segera mengirim surat yang ditujukan untuk Pemkab Bojonegoro agar menunda atau membatalkan relokasi pasar.
“Dalam waktu dekat, kami akan kirimkan surat kepada pemkab yang berisikan untuk membatalkan atau setidaknya menunda relokasi Pasar Kota Bojonegoro,” ungkapnya di hadapan ratusan pedagang.
Selain itu, terkait informasi penutupan pasar pada 15 Januari 2022, pihaknya juga berjanji akan meminta kepada Dinas Pembangunan Umum Cipta Karya dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penundaan.
“Apabila tanggal 15 akan dilakukan penutupan, kami akan meminta kepada cipta karya, kepada semua pihak agar itu ditunda dulu,” tegas Sukur.
Dalam kesempatan yang sama, Sukur menjelaskan, terkait pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang rencananya akan dibangun di lahan Pasar Kota Bojonegoro itu, pihaknya tidak tahu menahu. Dia mengaku hanya menyetujui pembangunan ruang terbuka hijau di sekitar Pasar Kota Bojonegoro.
“Kami setuju pembangunan ruang terbuka hijau di sekitaran pasar, bukan di lokasi pasar. Sepemahaman kami pembangunan RTH tersebut bisa di sekitaran pasar bukan untuk merobohkan pasar. Apabila dirasa pasar tersebut kumuh bisa dengan membangun pasar dan RTH di lahan sekitaran pasar. Membangun pasar itu boleh, tapi membangun ekonomi masyarakat itu lebih penting,” ujarnya.
