TUBAN, Tugujatim.id – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tuban, Rabu (19/1/2022). Mereka menuntut Bupati Aditya Halindra Faridzky beserta wakilnya H Riyadi mengatasi angka kemiskinan yang semakin naik.
Secara bergantian satu persatu kader PMII berorasi menyuarakan hasil kajian yang telah mereka lakukan kurang lebih selama sepekan terakhir.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu’aini, dalam orasinya menuturkan sampai dengan 2021 Kabupaten Tuban masih menduduki lima besar peringkat terbawah daerah miskin di Jawa Timur.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Tuban yang dikeluarkan pada 20 Desember 2021, bahwa pada tahun 2020 persentase kemiskinan Tuban mencapai 15,91 persen. Selanjutnya di tahun 2021 angka itu naik menjadi 16,30 persen atau bertambah lima ribu warga miskin.
“Merujuk hasil survei BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 19,58 atau bertambah 5,44 ribu jiwa,” teriak Perempuan yang akrab disapa Aini ini.
Mahasiswa yang masih aktif di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban ini menambahkan bahwa Mas Bupati Lindra bisa lebih fokus dalam penanganan masalah kemiskinan, bukan malah mementingkan pembangunan insfrastruktur seperti Taman Sleko.
“Urgensinya apa, malah memilih membangun Taman Sleko yang anggarannya mencapai Rp 1,7 miliar. Ketimbang menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Dalam aksinya, mahasiswa ditemui beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, misalnya Kepala Dinsos P3A dan Pemerintah Masyarakat Desa, Eko Julianto, Sekretaris Bapedda Darmadin Noor dan Kepala Satpol PP, Gunadi.
Menanggapi tuntutan aksi PMII Tuban, Kepala Dinsos P3A dan Pemerintah Masyarakat Desa, Eko Julianto, membenarkna terkait data itu. Sebab data yang diambil BPS terhitung bulan Maret 2020 hingga Maret 2021.
Di mana pada masa itu, banyak pembatasan aktifitas atau kegiatan masyarakat yang imbasnya pada roda perekonomian warga, baik dari sektor ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya.
“Memang pada saat itu terkontraksi 0,40 persen dari tahun 2020, dan itu penyababnya akibat dari kondisi Covid-19. Itupun tak hanya Tuban. Tapi beberapa daerah lain juga sama,” ungkap Eko.
Mantan Camat Senori ini juga menambahkan kalau alokasi anggaran daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebar di beberapa OPD. Tidak bisa diukur di Dinsos saja.
“Tidak hanya diampu di Dinsos saja. Banyak OPD lain juga menjalankan hal yang sama,” ungkapnya.
Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022, Pemkab Tuban memproyeksikan target angka kemiskinan pada 15 persen.
Sebatas diketahui Bupati Aditya Halindra Faridzky beserta wakilnya H Riyadi dilantik oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada 20 Juni 2021, jika dihitung sampai saat ini, pemerintahan Lindra-Riyadi baru menjabat 7 bulan.
