TUBAN, Tugujatim.id – Sejumlah warga Kabupaten Tuban mengeluhkan kosongnya stok minyak goreng di beberapa toko ritel di Bumi Wali. Salah satunya Mahfudz, warga Desa Tlogowaruh, Kecamatan Merakurak, Tuban.
Dia mengatakan mencari stok minyak goreng sejak dua hari terakhir dengan mendatangi toko ritel, baik Indomaret maupun Alfamart. Harapannya bisa mendapatkan minyak goreng sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Ya, siapa yang tidak mau minyak goreng dengan harga murah dan subsidi dari pemerintah,” katanya kepada Tugu Jatim pada Senin (31/01/2022).
Ternyata setelah sampai di toko yang dituju, dia mengatakan, stok minyak gorengnya kosong. Mencari di tempat lainnya juga mengalami hal yang sama stoknya habis.
“Dua hari ini, mencari minyak goreng tidak ada, Mas. Ada di toko kelontong, tapi harganya masih lumayan sekitar Rp17 ribu-Rp18 ribu per liter, tergantung mereknya,” tambahnya.
Sementara itu, di dua tempat lain yang didatangi wartawan Tugu Jatim di Indomaret dan Alfamat Jalan Basuki Rahmat Tuban, juga tidak ada minyak goreng yang terpampang di stan minyak.
Dari keterangan kasir kedua toko tersebut hampir sama, yakni kuota atau barang yang dikirim dari kantor maksimal 3 karton. Itu pun tidak sama satu hari sudah ludes terjual.
“Kami biasanya dapat kiriman dua hari sekali. Itu pun hanya satu karton,” ucap pegawai toko itu.
Dia juga menambahkan, sebagian masyarakat yang membeli minyak goreng dengan mengajak keluarganya. Karena pembatasan, hanya diperbolehkan satu struk pembelian dua liter minyak, bukan pada orangnya.
Di lain pihak, Hartatik, salah satu pedagang toko kelontong Pasar Pramuka Tuban, juga mengeluhkan, belum hadirnya pemerintah ke masyarakat dengan alasan menyamaratakan satu harga minyak goreng.
Hartatik mengatakan, pihaknya mendapatkan harga dari distributor minyak goreng, sehari sebelum kebijakan itu keluar. Namun, dia bersama pedagang lainnya diminta untuk menjual sesuai harga yang ditentukan.
“Lha terus saya rugi, Mas. Kami jualan inginnya dapat untung, ini disuruh rugi,” kata Hartatik.
Selama ini dia baru didata oleh orang yang mengaku dari pemerintah. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi bantuan subsidi kerugian.
“Belum ada, Mas. Eh kami mintanya gak muluk-muluk lha. Stok lama kami bisa keluar, diganti setengah saja. Saya sudah sangat terima kasih. Tidak usah sepenuhnya,” ungkapnya.
Selain itu, wartawan Tugu Jatim mencoba menghubungi Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban Agus Wijaya, baik menggunakan saluran telepon maupun pesan singkat. Namun, sampai tulisan ini diunggah, belum ada jawaban.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS) telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,6 triliun. Dana itu digunakan untuk membiayai penyediaan stok minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar Rp250 juta liter per bulan atau Rp1,5 miliar liter selama 6 (enam) bulan.
Kebijakan ini telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel modern. Pada prinsipnya, baik produsen maupun ritel modern, mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng.
Sampai saat ini, sebanyak 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.
