MALANG, Tugujatim.id – Proses penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited dilakukan Wali Kota Malang Drs H. Sutiaji secara langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim di Ruang Auditorium BPK, Sidoarjo, Selasa (22/03/2022).
Selain Sutiaji, 4 kepala daerah lain di Jatim turut menyerahkan LKPD kepada Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono. Yaitu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Bupati Madiun Ahmad Dawami, dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
“Kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran dan profesionalitas tim pemeriksa BPK dalam rangka audit interim beberapa waktu lalu. Sebab, banyak memberikan arahan dan perbaikan bagi kami. Karena itu, kami sampaikan terima kasih,” tutur Sutiaji mewakili keempat kepala daerah tersebut.
Dia juga mengatakan, bimbingan yang diberikan oleh BPK akan menjadi semangat bagi kepala daerah untuk mewujudkan komitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
“Bimbingan dilakukan terus menerus, penguatan literasi kepada kami sangat memberikan arti dan makna kepada semuanya. Ini menjadi kekuatan kami untuk terus menerus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk diketahui, LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Penyerahan LKPD kepada BPK ini diamanatkan kepada setiap kepala daerah untuk disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam perkembangannya, pemerintah daerah di Jatim telah menunjukkan peningkatan kualitas pertanggungjawaban yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono mengatakan, dengan adanya pemeriksaan atas LKPD, pihaknya dapat mendorong dan memotivasi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dia melanjutkan, apalagi Pemkot Batu, Kota Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pacitan telah berhasil memperoleh opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2020.
“Kami harap pemerintah daerah tidak berhenti pada upaya mengejar opini WTP semata. Namun, seluruh jajaran pemerintah daerah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Laporan keuangan ini nanti akan diperiksa BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada empat aspek, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). (ads)
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
