Rapat Paripurna, Pansus LKPj Gubernur Jatim Tahun 2021 Beri Catatan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini

SURABAYA , Tugujatim.id – Pansus Pembahas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Tahun 2021 menyampaikan laporan dan rekomendasinya di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim 2021 Mahdi menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan terhadap laporan indikator kinerja utama (IKU).

“Pansus ingin meng-crosscheck dan mendalami terhadap peningkatan IKU tersebut dengan semua Perangkat Daerah Provinsi Jatim,” ujarnya saat pembacaan laporan pada Senin (25/04/2022).

Pada 2021, Pemprov Jatim telah bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi, dari -2,35 persen pada 2020, menjadi 3,57 persen.

“Meski begitu, pansus justru menilai ada satu IKU yang capaiannya tidak sesuai target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan satu IKU yang stagnan yaitu Indeks Gini,” imbuhnya.

Sementara itu, pada 2021 ditargetkan sebesar 5,58 persen sampai 3,995 persen, tapi tercapai 5,74 persen. Terkait hal tersebut, Pansus LKPj menilai Program Prioritas berupa Millenium Job Center (MJC), SMA Double Track (vokasi), pengembangan UKM dan koperasi belum berjalan secara optimal.

Karena itu, pansus merekomendasikan kepada Pemprov Jatim agar melakukan, peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi skill agar memiliki daya saing dalam pasar tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial untuk membangun channeling antara SMA Double Track Provinsi Jatim dengan industri di Jawa Timur agar lulusan dapat terserap di sektor industri.

Selain itu, perluasan dan penguatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah untuk menciptakan lapangan kerja baru.

“Untuk Indeks Gini sebagai salah satu instrumen guna mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat menunjukkan kinerja yang stagnan, yakni capaian yang tetap (flat) setiap tahun sebesar 0,364,” tegasnya.

Untuk itu Pansus LKPj merekomendasikan dilakukannya perbaikan target Indeks Gini untuk 2022 yang berada di atas capaian tahun 2020 dan 2021. Juga pada perubahan RKPD Tahun 2022 harus sudah ada identifikasi program dan kegiatan strategis yang dapat mendorong peningkatan capaian Indeks Gini.