Polda Jatim Tangkap 21 Tersangka Kasus Penimbunan Pupuk Bersubsidi

SURABAYA, Tugujatim.id – Kasus penimbunan pupuk bersubsidi di Jatim kini mulai terkuak. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, pengungkapan kasus penimbunan dan penyelewengan pupuk bersubsidi ini merupakan perintah Kapolri.

Dia mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Polda untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi di wilayahnya.

“Kami mengambil langkah dengan bekerja sama dengan dinas pertanian, dinas ketahanan pangan provinsi, dan dinas perindustrian dan perdagangan. Selama Januari-April, petugas berupaya bekerja maksimal. Ternyata benar dugaan kami ada penimbunan dan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi oleh orang tertentu,” kata Dirmanto kepada Tugu Jatim pada Rabu (18/05/2022).

Polda Jatim mengungkap 17 laporan masyarakat dan mengamankan 21 tersangka. Sebanyak 13 laporan ditangani Polda, sisanya ditangani polres.

Dia mengatakan, ada sembilan daerah pengungkapan kasus penimbunan pupuk bersubsidi ini, yaitu Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang, dan Lamongan. Temuan paling banyak di Lamongan yang mencapai 90 ton.

Dirmanto mengatakan, pengungkapan penyelewengan pupuk subsidi ini sangat vital mengingat Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional dan kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional.

Polda Jatim kini masih mendalami peran pelaku, apakah mereka saling mengenal atau tidak. Dirmanto memastikan, pelaku bukan distributor pupuk, tapi pedagang umum.

Mereka membeli pupuk subsidi di kios yang ditunjuk untuk menjadi distributor pupuk di Jatim. Pupuk itu mereka timbun di gudang dan di rumahnya masing-masing. Ketika musim tanam dan petani membutuhkan pupuk, mereka menjual dengan harga variatif mulai Rp160 ribu-Rp200 ribu. Padahal, untuk harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah adalah Rp115 ribu.

“Mereka mengganti karungnya dengan karung pupuk tak bersubsidi. Kami mendapatkan informasi awal terkait penggantian karung ini dari dinas terkait, masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.

Polda Jatim selanjutnya akan memeriksa dan mendalami bagaimana tersangka bisa membeli pupuk subsidi karena pembeli harus memiliki Kartu Tani. Selain itu, kemungkinan adanya distributor yang tidak melakukan penjualan sesuai SOP yang ditetapkan pemerintah.

“Kami sedang gencar-gencarnya berkoordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga bisa mendapatkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani di Jawa Timur. Sehingga bisa berkoordinasi dengan stakeholder, memastikan pupuk subsidi sampai pada petani,” ujarnya.