MALANG, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mencari jalan keluar mengenai permasalahan vaksinasi bagi masyarakat yang tidak ter-cover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, jumlah total keseluruhan masyarakat di Kabupaten Malang saja pada 2020 mencapai 2.619.975 jiwa.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pusat dan berapa (dosis vaksin) yang datang karena ketersediaannya sampai saat ini masih 7.000 dosis. Kami mengejar target, tapi kalau barangnya tidak ada bagaimana,” terang Bupati Malang Muhammad Sanusi saat dikonfirmasi Rabu (27/01/2021).
Untuk saat ini, alumnus Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran ini menjelaskan jika prioritas vaksinasi saat ini adalah tenaga kesehatan (nakes) dan aparatur sipil negara (ASN).
“Sementara ini yang prioritas tenaga kesehatan (nakes) dan ASN sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo menjelaskan jika saat ini yang menjadi prioritas vaksinasi adalah masyarakat yang ter-cover BPJS.
“Data (penerima vaksin) memang berdasarkan data peserta BPJS, baik itu BPJS penerima bantuan BPJS iuran pemerintah pusat maupun pemerintah bantuan BPJS dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Namun, Arbani belum bisa memastikan berapa jumlah masyarakat yang ter-cover BPJS dan menerima vaksin Covid-19.
“Kalau untuk nakes, kami sudah mengusulkan untuk sekitar 8 ribu. Namun, untuk masyarakat peserta BPJS di Kabupaten Malang itu yang tahu pihak BPJS,” ungkapnya.
Pria yang mengawali karir sebagai dokter gigi ini juga menegaskan vaksinasi butuh untuk 70 persen masyarakat Kabupaten Malang agar mendapatkan herd immunity.
“Di Kabupaten Malang sudah cukup dengan 70 persen penduduk divaksin. Sebab, dengan jumlah itu sudah cukup untuk mendapat herd immunity,” ujarnya. (rap/ln)
