MALANG, Tugujatim.id – Kasus stunting menjadi perhatian DPRD Kota Malang karena angkanya yang masih tinggi. Sebab, ada 9,5 persen atau sekitar 3.500 anak Kota Malang dinyatakan mengalami stunting pada 2022.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani mengatakan, kondisi itu sangat memprihatinkan dan berpotensi mengancam pertumbuhan generasi muda Kota Malang. Dia meminta Pemkot Malang tak menganggap remeh angka itu.
Menurut dia, kasus stunting anak Kota Malang tak hanya menyerang masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dia menyebutkan, kasus stunting di Kota Malang juga ada yang ditemukan pada masyarakat menengah ke atas.
“Sekarang kasus stunting itu tak memulu menyerang masyarakat ekonomi bawah. Orang kaya juga ada yang stunting,” ucapnya.
Dia pun meminta Pemkot Malang segera bergerak untuk memutus benang merah atau inti persoalan yang mengakibatkan masih adanya kasus stunting di Kota Malang. Salah satunya mempertegas materi pendidikan tentang pengetahuan gizi dan bahaya stunting kepada pelajar atau siswa di Kota Malang.
Selain itu, menurut dia, remaja putri di Kota Malang juga perlu diperhatikan. Sebab, tren konsumsi makanan cepat saji yang dilakukan remaja putri cukup tinggi di Kota Malang. Lalu tren diet untuk mendapatkan tubuh yang dinilai ideal tanpa konsultasi pada ahli gizi juga tengah mengancam.
Menurut dia, itu sangat membahayakan bagi pertumbuhan remaja putri yang juga sebagai calon ibu. Sebab, kebutuhan gizi mereka tak akan terpenuhi secara ideal. Kondisi itu tentunya sangat berpotensi untuk terjadinya melahirkan keturunan dengan kondisi kesehatan kurang baik bahkan stunting.
“Jadi pemerintah harus memikirkan sampai ke bawah, jangan hanya menyampaikan angka dan target, tapi harus masif bergerak sampai ke bawah untuk memutus benang merah persoalan stunting,” ucapnya.
Dia juga meminta Pemkot Malang memperkuat gerakan PKK hingga kader-kader puskesmas untuk turun langsung merangkul masyarakat dan memberikan sosialisasi. Selain itu, Pemkot Malang juga perlu mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengatasi persoalan stunting di Kota Malang dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kader-kader yang diberdayakan.
“Kami harus mengawal terus pengawasan terhadap penanganan stunting di Kota Malang,” ujarnya.
