JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi tantangan berat di tahun depan setelah total APBD Jember 2026 menyusut sekitar Rp400 miliar.
Angka belanja yang semula mencapai Rp4,9 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp4,5 triliun, memicu penataan besar-besaran dalam alokasi dana pembangunan.
Data yang tercatat menunjukkan pendapatan daerah berada di angka Rp4,39 triliun, sementara kebutuhan belanja mencapai Rp4,57 triliun. Kesenjangan ini menghasilkan defisit lebih dari Rp182 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut kondisi ini sebagai dampak langsung dari penurunan dana transfer pemerintah pusat.
Dana Bagi Hasil (DPH) saja berkurang hingga Rp350 miliar. “Berkurangnya sumber pendapatan otomatis menyempitkan kemampuan kita untuk membiayai program,” jelasnya dalam usai sidang paripurna pada Jumat (28/11/2025).
Situasi ini memaksa dilakukannya perubahan strategi anggaran. Fokus belanja kini diarahkan pada empat pilar utama yang meliputi layanan kesehatan, sistem pendidikan, pembangunan infrastruktur vital, dan upaya mengurangi angka kemiskinan.
“Tidak semua rencana bisa dieksekusi dengan skala maksimal mengingat keterbatasan dana,” imbuh pria yang akrab disapa Gus Fawait itu.
Ia menekankan pentingnya terobosan baru dalam kondisi fiskal yang ketat. Meski anggaran berkurang, menurut Gus Fawait, program kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengonfirmasi bahwa hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah merasakan dampak pemangkasan. Pengurangan belanja rata-rata mencapai 30 persen dari usulan awal.
“Ini bukan pemangkasan biasa, tapi cukup dalam,” katanya.
Untuk memberikan gambaran, Halim menjelaskan bahwa nilai Rp400 miliar tersebut setara dengan total biaya pemeliharaan seluruh jalan di wilayah Jember.
“Pasti ada program yang tertunda, namun pelayanan esensial kepada warga tetap harus terjamin,” paparnya.
Halim juga mendorong upaya kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu berinovasi mencari sumber pendapatan baru, tapi jangan sampai memberatkan warga dengan pungutan tambahan.
Ia menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif untuk melindungi pos belanja wajib, termasuk jaminan gaji untuk tenaga non-pegawai negeri.
“Kewajiban dasar harus dipenuhi, ini komitmen bersama,” ujarnya.
Dengan penyusutan anggaran yang cukup drastis, pemerintah daerah dan dewan kini tengah menyusun ulang skala prioritas. Berbagai program yang dinilai kurang mendesak akan ditunda, sementara sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan menjadi poros pembangunan tahun 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
