SURABAYA, Tugujatim.id – Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 (APBD Kota Surabaya 2026) sebesar Rp12,7 Triliun.
Dalam komposisinya, pendapatan daerah ditargetkan menyumbang Rp10,898 triliun yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,198 triliun.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa penetapan APBD ini menjadi pijakan penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di tahun mendatang. Ia memastikan, proses persiapan seperti pelelangan proyek akan segera dimulai agar pelaksanaan bisa langsung berjalan di awal tahun.
“Kita segera melaksanakan pembangunan untuk tahun mendatang. Karena sudah bisa dilakukan persiapan seperti lelang dan sebagainya, jadi nanti Januari bisa langsung jalan,” kata Eri, Rabu, (12/10/2025).
Menurut Eri, fokus utama pemerintah kota dalam mendorong PAD 2026 adalah optimalisasi aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor reklame. Aset-aset milik Pemkot yang selama ini belum produktif akan dimanfaatkan lebih maksimal agar tidak mangkrak.
“Setiap tahun PAD kita sekitar Rp8 triliun. Tapi tahun depan, insyaAllah akan kita dorong lebih besar lagi lewat optimalisasi aset yang bisa disewakan atau dimanfaatkan agar tidak menganggur,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga menargetkan tambahan pemasukan dari sektor pajak reklame. Eri mengungkapkan rencana menambah titik-titik reklame baru dengan konsep modern dan ramah lingkungan.
“Kita akan tambah titik reklame, tapi dibuat lebih eksklusif dan menyesuaikan karakter jalan. Misalnya di jalan utama bisa neon box, terang, tapi biaya listrik bukan dari kita. Justru kita dapat tambahan pendapatan dari situ,” ujarnya.
Langkah-langkah tersebut, lanjut Eri, merupakan bagian dari strategi inovatif Pemkot untuk menutup defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Tahun ini, Surabaya kehilangan sekitar Rp1,3 triliun dari penyesuaian dana transfer pusat.
“Dengan adanya pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menutupi kekurangan itu. Pajak opsen yang berkurang sekitar Rp600 miliar dan TKD Rp730 miliar, artinya kita kehilangan Rp1,3 triliun. Maka, PAD harus kita genjot lewat inovasi,” tegasnya.
Eri menambahkan, pengelolaan PAD di tahun mendatang akan dilakukan secara lebih kreatif, transparan, dan berbasis potensi lokal, agar Surabaya tetap mampu mempertahankan kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pusat.
“Surabaya harus mandiri secara fiskal. Karena semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan bisa kita jalankan untuk kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Layla Aini
Editor: Darmadi Sasongko
