TUBAN, Tugujatim.id – Pemkab Tuban saat ini tengah melakukan standarisasi pendidikan, termasuk untuk kelompok lembaga pendidikan pesantren. Karena itu, pemerintah mengajak pengurus pesantren agar dapat memberi masukan dan saran. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky pun ingin ini menjadi pertimbangan untuk kebijakan ke depannya.
“Ini akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pada 2022 ini,” ujar Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat menghadiri Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Pembinaan Pengelolaan Ponpes Se-Kabupaten Tuban, Senin (14/02/2022), di Gedung Asrama Haji Tuban.
Menurut Mas Bupati, sapaan akrab Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, kiai dan warga pesantren berperan penting dalam proses pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Tuban. Dia mengatakan, santri harus memiliki karakter berbudi luhur yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan.
Selain itu, Mas Bupati juga menambahkan, Pemkab Tuban dan DPRD Tuban telah mengesahkan perda berkaitan pengelolaan dan operasionalisasi pesantren di Kabupaten Tuban. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemkab Tuban dan legislatif dalam memajukan serta memakmurkan pondok pesantren.
“Jadi, kami mampu memajukan pesantren dan mewujudkan kemandirian bagi santri dan santriwati di Kabupaten Tuban,” serunya.
Sementara itu, Ketua FKPP KH Ansori mengatakan, kehadiran Mas Bupati menjadi motivasi bagi kalangan ponpes di Kabupaten Tuban. Selain itu, ini wujud sinergitas yang kian kuat antara ulama dan umara (Pemkab Tuban) dalam berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tuban.
Ansori berharap adanya pendampingan Pemkab Tuban dalam pengelolaan ponpes. Mengingat pemerintah pusat telah mengesahkan UU No 18 tentang Pesantren.
“Pemkab Tuban saat ini kami harapkan dalam memajukan pendidikan di lingkungan ponpes,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, diserahkan Piagam Statistik Pondok Pesantren dan Surat Keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Untuk penyerahan dilakukan perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban kepada 107 lembaga.
