Bupati Malang Bantah Kartu Vaksin Jadi Syarat Akses Layanan Masyarakat - Tugujatim.id

Bupati Malang Bantah Kartu Vaksin Jadi Syarat Akses Layanan Masyarakat

  • Bagikan
Bupati Malang, Sanusi. Ia menyatakan bahwa untuk memperoleh layanan publik di wilayah Pemkab Malang tidak perlu menunjukkan kartu vaksin karena semua tetap dilayani. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatim)
Bupati Malang, Sanusi. Ia menyatakan bahwa untuk memperoleh layanan publik di wilayah Pemkab Malang tidak perlu menunjukkan kartu vaksin karena semua tetap dilayani. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatim)

MALANG, Tugujatim.id – Bupati Malang, HM Sanusi membantah adanya aturan kartu vaksinasi menjadi syarat masyarakat dalam mengakses layanan publik di Pemkab Malang. Hal itu diungkapkan usai adanya keluhan dari masyarakat Kabupaten Malang, Kamis (5/8/2021).

“Tidak ada yang mensyaratkan seperti itu. Vaksin hanya untuk kebaikan masyarakat sendiri,” ujar Sanusi saat dikonfirmasi.

Tak Perlu Kartu Vaksin, Semua Masyarakat Tetap Dilayani

Pihaknya menegaskan bahwa kartu vaksinasi sama sekali tidak dibenarkan jika digunakan sebagai syarat bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan publik di kantor kantor dinas di Kabupaten Malang.

“Masyarakat yang belum menerima vaksin maupun yang sudah divaksin, semua harus dilayani sama rata,” tegasnya.

Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kabupaten Malang tidak menerapkan aturan yang dapat merepotkan dan merugikan masyarakat.

Cukup Jaga Protokol Kesehatan

Selain kartu vaksin, pihaknya mengaku juga tidak menerapkan aturan surat swab antigen atau PCR sebagai syarat dalam mengakses layanan publik di OPD Pemerintah Kabupaten Malang.

“Di dinas dinas kita tidak ada yang melakukan aturan itu. Dari kami sementara ini hanya meminta untuk menerapakan 5M dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, jika ada OPD di Kabupaten Malang yang hendak menerapkan swab antigen sebagai syarat untuk mengakses layanan publik maka harus berkoordinasi dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Malang.

“Kalau dinas hendak melakukan kebijakan itu harus seizin Bupati dulu. Jadi sementara ini kita menggunakan prokes dalam memberikan pelayanan,” tutupnya.

  • Bagikan