SIDOARJO, Tugujatim.id – Pemkab Sidoarjo sejak awal 2025 menggerakkan seluruh sumber daya untuk menyukseskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Aksi ini sebagai bagian dari strategi pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
PKG ini bukan sekadar layanan rutin, tetapi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga kualitas hidup masyarakat dengan membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga, tanpa terkecuali. Layanan kesehatan berkualitas tidak lagi jadi mimpi, melainkan hak nyata yang terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk seluruh warganya.
Melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), komitmen itu kini dijalankan lebih luas, menyentuh setiap lapisan masyarakat dari desa hingga kota.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Umumkan 2.007 Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahun 2025
Hingga pertengahan Juni, tercatat 148.508 warga telah mengikuti PKG atau sekitar 8,053 persen dari target cakupan sebesar 36 persen populasi Sidoarjo. Untuk mempercepat dan memperluas jangkauan program ini, Bupati Sidoarjo H. Subandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/6374/438.5.2/2025 yang menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari OPD hingga kepala desa, untuk aktif mendukung pelaksanaan PKG di wilayah masing-masing.
“PKG ini adalah hak warga. Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara rutin dan gratis di semua puskesmas. Jangan tunggu sakit dulu baru periksa,” ujar Bupati Subandi dalam keterangan pada Jumat (13/06/2025).
Program PKG mencakup berbagai jenis pemeriksaan, mulai dari tekanan darah, gula darah, antropometri, risiko jantung, fungsi ginjal, kanker serviks, tuberkulosis (TB), hingga kesehatan jiwa. Skema pelaksanaannya pun dirancang menyentuh berbagai kelompok usia dan siklus hidup, meliputi:
- PKG Ulang Tahun bagi balita dan anak usia prasekolah (0–6 tahun), serta dewasa dan lansia (18 tahun ke atas), tanpa harus menunggu hari ulang tahun.
- PKG Sekolah yang menyasar siswa usia 7–17 tahun, dilaksanakan setiap awal tahun ajaran.
- PKG Khusus bagi ibu hamil, bayi, dan balita sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Pemkab Sediakan Fasilitas Memadai di Seluruh Puskesmas
Untuk memastikan kelancaran layanan, dinas kesehatan diminta menyediakan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang memadai di seluruh puskesmas. Selain itu, organisasi profesi tenaga kesehatan juga digerakkan untuk mendukung pelaksanaan dan sosialisasi PKG di lapangan.
Tidak hanya sektor kesehatan, sejumlah dinas dan instansi lintas sektor ikut dikerahkan. Disdukcapil bertugas memastikan data sasaran dan validasi NIK penerima PKG berjalan baik, sementara dinas pemberdayaan masyarakat dan desa diminta menggerakkan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan untuk aktif menyosialisasikan program ini.
Dinas pendidikan dan kebudayaan diminta memfasilitasi pelaksanaan PKG di lingkungan sekolah mulai dari PAUD hingga SMP. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta dinas tenaga kerja didorong untuk mengimbau pelaku usaha dan perusahaan agar mendukung PKG bagi karyawan maupun masyarakat yang mengakses layanan perizinan.
Di sektor keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo juga dilibatkan untuk melaksanakan PKG di madrasah dan pondok pesantren, serta menyampaikan informasi kepada calon pengantin. Sementara itu, para camat di 18 kecamatan ditugaskan menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan sosialisasi PKG bersama kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
“Dengan dukungan semua pihak, kami ingin memastikan PKG benar-benar menyentuh masyarakat paling bawah. Ini bukan sekadar program medis, tapi bagian dari gerakan bersama menuju masyarakat Sidoarjo yang lebih sehat, produktif, dan tangguh,” tegas Bupati Subandi.
Dengan optimalisasi pelaksanaan PKG, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap tercipta budaya hidup sehat yang melekat dalam keseharian masyarakat. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya bentuk pencegahan, tapi juga investasi penting dalam pembangunan manusia.
Pemkab Sidoarjo menargetkan tidak hanya capaian kuantitatif, tetapi dampak jangka panjang berupa kualitas hidup masyarakat yang meningkat secara merata di seluruh 18 kecamatan mulai dari kota hingga ke pelosok desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Achmad
Editor: Dwi Lindawati
