TUBAN, Tugujatim.id – Keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menunaikan ibadah haji tahun ini tak lantas mengganggu jalannya pelayanan publik.
Pemkab Tuban memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan menunjuk pelaksana harian (Plh) di posisi yang ditinggalkan sementara.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky,l menyampaikan, langkah ini telah disiapkan jauh hari sebagai bagian dari antisipasi agar tidak terjadi kekosongan jabatan strategis.
“Untuk pejabat yang berangkat haji, sudah kami siapkan Plh. Jadi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa pejabat yang turut berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Di antaranya dua camat serta satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kurang lebih ada dua camat dan satu kepala dinas yang berangkat,” jelasnya.
Dua camat tersebut diketahui berasal dari Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Plumpang. Sementara satu pejabat lainnya merupakan kepala OPD dari Dinas Sosial, P3A, dan PMD Kabupaten Tuban.
Penunjukan Plh ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan, terutama di sektor pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan adanya pejabat pengganti sementara, berbagai layanan administrasi dan program tetap dapat berjalan tanpa hambatan.
Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban menegaskan, keberangkatan haji merupakan hak setiap aparatur sipil negara. Namun demikian, tanggung jawab pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kami tetap mengatur agar tidak terjadi kekosongan. Jadi meskipun ada yang berangkat haji, pelayanan tidak boleh terhenti,” tegasnya.
Ia juga berharap para pejabat yang menunaikan ibadah haji dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, sekaligus kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
Di sisi lain, Pemkab Tuban juga memastikan koordinasi internal tetap berjalan selama masa penugasan Plh. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan maupun pelayanan dapat tetap terkontrol dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, meskipun terdapat agenda penting seperti keberangkatan haji yang melibatkan sejumlah pejabat.
Dengan pengaturan tersebut, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pemerintahan secara optimal tanpa terganggu oleh dinamika internal di lingkungan birokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
