MALANG, tugujatim.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020 akhirnya tuntas. Namun puluhan catatan diberikan DPRD Kota Malang agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berbenah di tahun anggaran 2021 ini. Catatan tersebut terkait bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Catatan-catatan DPRD disampaikan dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020 sekaligus Pengambilan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi/ Catatan Strategis atas LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2020 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (21/04/2021).
Dalam sidang paripurna ini, DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang hadir 100 persen. Mulai dari Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian DK, Wakil Ketua DPRD Kota Malang H Abdurrochman, Asmualik, Rimzah, beserta anggota DPRD Kota Malang dan Kepala Perangkat Daerah Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian DK meminta Pemkot Malang agar memperhatikan catatan-catatan yang diberikan DPRD. Pihaknya membagi rekomendasi atau catatan menjadi 4 bagian, sesuai tugas pokok dan fungsi komisional.
“Catatan ini rekomendasi dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Kami di awal, membahas ini lewat telaah dan kajian. Kemudian diperdalam oleh masing-masing komisi, dan disimpulkan oleh Banggar (Badan Anggaran). Kami lihat semua catatan itu penting,” kata Made.
Di bidang pemerintahan misalnya, Made menyebut DPRD menyoroti kekosongan jabatan di tubuh Pemkot Malang. Juga terkait kenaikan pengaturan jabatan agar tidak ditentukan berdasarkan keinginan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara DPRD juga membuat target pemaksimalan pencapaian di bidang perekonomian dan keuangan Pemkot Malang.
“Ada beberapa catatan kaitannya dengan target. Kami tetap masukkan target, karena apapun alasannya bahwa APBD punya defisit pendapatan yang harus ditutup tahun 2021. Meskipun pandemi COVID-19, tapi harus dikejar,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu.
Artikel Lainnya Disnaker Bojonegoro Sediakan Posko Pengaduan THR
Di bidang pembangunan, banjir masih menjadi pembahasan DPRD agar bisa dituntaskan oleh Pemkot Malang. DPRD Kota Malang akan terus mengawal catatan-catatan tersebut dan ikut serta memberi solusi untuk perbaikan di masa mendatang.
“Jangan sampai rekomendasi ini tidak dilaksanakan. Kalau itu terjadi, kami akan beri rapor khusus,” tegasnya.
Sementara Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, target-target yang belum tercapai dikarenakan pandemi COVID-19. Meski begitu, pihaknya optimis dapat menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari DPRD tersebut.
“Karena situasi dan kondisi, itu mungkin yang membuat jadi tidak sesuai dengan pencapaian saat kondisi normal. Tapi terima kasih catatan ini sangat penting,” kata pria kelahiran Lamongan tersebut.
Berikut rekomendasi atau catatan yang diberikan DPRD Kota Malang:
Bidang Pemerintahan
1. Pembahasan terkait LKPJ ini tidak menjadi rutinitas, tetapi secara substansi harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun berjalan maupun tahun mendatang, bagi Pemkot Malang.
2. Dari 12 sasaran strategis, 8 sasaran tidak mencapai target indikator. Yaitu Indeks Pendidikan, Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), Persentase Penurunan PMKS: Indeks Pembangunan Masyarakat & Gender, – Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif: Indeks Profesionalitas ASN: dan Indeks Kematangan SPBE. Oleh karena itu, DPRD meminta perhatian yang serius atas tidak tercapainya 8 target tersebut, di tahun mendatang agar semua program dan kegiatan bisa bertumpu terhadap pencapaian target indikator tersebut.
3. Kemajuan teknologi menuntut Pemkot Malang melakukan keterbukaan informasi publik. DPRD juga meminta Pemkot melakukan pemutakhiran data informasi pada website, agar data dan peraturan perundag-undangan dapat tersosialisasikan secara digital.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang di atas rata-rata dari Provinsi Jawa Timur dan nasional. Angka TPT Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 5,88 Yo, pada tahun 2020 angka TPT naik sebesar 9,61 Yo. Sedangkan Angka TPT di Jawa Timur pada tahun 2020 yakni sebesar 5,84 Yo dan angka TPT Nasional yakni 7,07 Yo. DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang melakukan langkah aktivasi pengembangan ekonomi kreatif, seperti: fasilitasi co working space, industri digital, event komunitas, pelatihan keterampilan dan UMKM, pembentukan kelompok usaha bersama, dan lainnya.
5. Terjadi ketimpangan perbandingan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, yang berimbas pada lambatnya regenerasi pada jabatan tertentu di tubuh instansi Perangkat Daerah, sebagai contoh pemenuhan formasi kepala dinas yang berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan promosi jabatan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, sehingga regenerasi dalam tubuh instansi (ASN) dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik serta profesionalitas kerja.
6. Perwal Kota Malang 43/2021 untuk mewujudkan Malang Smart City dianggap belum efektif. Informasi kedinasan belum terintegrasi. DPRD mendorong Pemkot Malang mempunyai satu aplikasi untuk segala akses informasi Pemkot Malang.
7. DPRD merekomendasikan agar perda-perda yang sudah diundangkan untuk segera diterbitkan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan atas Perda tersebut, sehingga perda dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bidang Perekonomian dan Keuangan
1. Pemkot Malang diminta segera melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi pemerintah, dan pro aktif melakukan koordinasi dengan Kemendagri.
2. Perlunya percepatan sertifikasi aset Pemkot Malang.
3. DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang segera melakukan kajian, sehingga Perda tentang Prasarana dan Sarana Umum dapat dilaksanakan dengan efektif.
4. Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dilakukan dan harus menjadi target prioritas dalam program pembangunan PemkotMalang.
5. Meningkatkan program ketahanan pangan, utamanya pada masa pandemi COVID-19.
6. DPRD meminta Pemkot Malang harus terus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor pajak daerah ini, termasuk memaksimalkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.
7. Berkaitan dengan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor pajak, maka kedepan DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang dapat melakukan beberapa langkah ekstra.
8. Kinerja PDAM Kota Malang tahun 2020 masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, yang disebabkan beberapa permasalahan seperti: pipa pecah, kasus solar yang tumpah, debit air yang masih kecil di beberapa titik, dan permasalahan lainnya. DPRD meminta agar PDAM bisa terus meningkatkan kinerjanya dengan senantiasa melakukan perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur dan dapat bekerjasama dengan seluruh stake holder.
9. Belum lengkapnya jabatan direksi pada BPR Tugu Artha menjadi catatan serius, dan dibutuhkan solusi segera.
10. Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan status PD RPH menjadi Perumda Tugu Aneka Usaha telah disahkan pada Tahun 2020. Seharusnya pengundangan ini diikuti dengan penerbitan aturan aturan teknisnya yang harus segera terselesaikan, sehingga BUMD yang baru dapat segera beroperasi dengan dasar hukum/aturan teknis yang jelas dan tidak memunculkan permasalahan dibelakang hari.
Bidang Pembangunan
1. DPRD memandang Pemkot Malang masih belum berhasil dalam menangani banjir pada tahun 2020 yang ada di Kota Malang. Kebijakan strategis Pemkot Malang berupa program Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) masih belum menunjukkan hasil yang optimal.
2. Perlu adanya kajian secara menyeluruh tentang sistem jaringan transportasi di Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang perlu untuk selalu berkordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu.
3. Terhadap capaian kinerja beberapa Perangkat Daerah yang gagal memenuhi target, dikarenakan beberapa kegiatan mengalami refocusing (penajaman pengalokasian anggaran). Agar capaian kinerja diakhir masa RPJMD dapat tercapai, maka DPRD merekomendasikan agar program/kegiatan dimaksud untuk perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
4. Perencanaan pembangunan daerah harus disusun konsisten dengan RPJMD, RKPD, dengan pengganggaran program kegiatan berbasis kinerja, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terukur. Pemkot harus lebih mengoptimalkan PAD agar dapat mengurangi ketergatungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
5. Pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik yang berdasarkan standar analisis biaya, standar harga, tolok ukur kinerja dan SPM.
Bidang Kesejahteraan
1. Angka kemiskinan yang masih tinggi di tahun 2020 dan masih belum meratanya program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Pemkot Malang perlu membuat program pemutakhiran data terpadu penerima bantuan sosial.
2. DPRD menekankan agar PemkotMalang harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah swasta yang ada di Kota Malang melalui bantuan dana untuk pembangunan sekolah swasta yang ada di Kota Malang.
3. Pemkot Malang harus memperhatikan, menjaga, dan memelihara fasilitas olahraga yang berada baik di Kecamatan dan/atau Kelurahan, agar bisa menjadi sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi seluruh warga Kota Malang.
4. Masalah stunting masih belum tertangani, Pemkot Malang perlu terobosan dan inovasi program penanganan masalah stunting.
5. Pemkot Malang memperhatikan Puskesmas yang kondisi sarana dan prasarana pelayanannya belum memadai.
6. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Kota Malang tidak hanya dilayani oleh Fasilitas Kesehatan milik pemerintah saja, tetapi sudah meluas kepada Fasilitas Kesehatan Dasar Swasta (klinik), Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan murah.
Untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata, maka DPRD juga merekomendasikan agar Pemkot Malang memberikan bantuan kepada Fasilitas fasilitas Kesehatan Dasar Swasta (klinik), berupa pelatihan pelatihan update pelayanan, bantuan sarana program program pemerintah seperti vaksin balita, vaksin TB, perangkat sederhana pelayanan Covid 19, dan lain lain.
7. Pemkot Malang perlu strategi mengatasi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi, pendidikan, dan lainnya.
8. Meningkatnya prosentase penduduk miskin selama tahun 2020 harus diperhatikan lagi.
9. DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penghapusan persyaratan SKTM warga Kota Malang penerima program KIS PBID (Peserta Bantuan luan Daerah).
Rekomendasi dari DPRD Kota Malang tersebut dibacakan di sidang paripurna oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah, dan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. (Ads)
Rekomendasi DPRD Kota Malang untuk Pemkot Malang klik di sini
Baca Juga Terancam Tak Bisa Beroperasi Jelang Idul Fitri, PO Bagong Harap-harap Cemas
