TUBAN, Tugujatim.id – DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi mendaftarkan bacalegnya ke Kantor KPU Kabupaten (KPUK) Tuban. Sebanyak 50 bakal calon anggota DPRD ini lengkap menempati pos lima daerah pemilihan (dapil) yang ada pasca daftar di KPUK Tuban.
Di dalam puluhan bacaleg tersebut, lima di antaranya berhasil nembus kursi dewan dan menghantarkan PDIP, salah satu wakil pimpinan DPRD Tuban. Namun, ada pula pendatang baru yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg, yakni Kepala Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Tuban, yang juga Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Yemy Tristanto.
Berdasarkan pantauan Tugu Jatim saat partai berlambang banteng mendaftar, terlihat Yemy, sapaan akrabnya, mengenakan atribut berupa jaket merah berlambang partai. Mengenai hal tersebut, Tugu Jatim sempat ingin menanyakan posisinya di dalam partai. Namun, yang bersangkutan tidak berkenan dan memilih segera meninggalkan tempat.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban Andi Hantanto saat ditanya terkait apakah dalam bacaleg yang didaftarkan ke KPUK Tuban ada nama Yemi Tristanto? Dia mengatakan, tentu dalam pengajuan bacaleg sudah mempertimbangkan seluruh persyaratannya.
“Seluruh berkas sudah lengkap pada tahapannya. Nanti kemungkinan masih ada perbaikan-perbaikan. Menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPUK Tuban,” terangnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tuban Sunarso mengatakan, mestinya sesuai regulasi, ASN, baik kepala desa, TNI, dan Polri. Siapa saja yang dilarang dalam kegiatan partai.
“Kan semestinya sudah tahu. Di internal partai ada sosialisasi terkait pihak-pihak yang tidak diperbolehkan dalam pendaftaran maupun kegiatan partai,” ucapnya.
Pihaknya secara tegas mengatakan, itu memang dilarang. Mereka yang disebutkan sebelumnya tidak diperbolehkan. Dia akan mengklarifikasi partai maupun ASN atau kepala desa yang ikut serta dalam pendaftaran.
“Pastinya kami akan klarifikasi. Apakah dia hanya lewat atau bagaimana. Pasti akan kami lakukan tindak selanjutnya,” terangnya.
Di lain pihak, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUK Tuban Nur Hakim saat ditemui Tugu Jatim menuturkan, syarat ASN maupun kades yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacaleg. Dia mengatakan, mereka harus mundur dan menyertakan surat pengajuan diri dan tanda terima dari pejabat terkait saat mendaftar.
“Maksimal SK pengunduran diserahkan saat ditetapkan sebagai daftar caleg tetap (DCT),” tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerintahan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Tuban Eko Julianto saat dikonfirmasi Tugu Jatim perihal apakah sudah ada sejumlah kades yang mengajukan pengunduran diri sebagai syarat pencalonan bacaleg? Sampai saat ini belum ada jawaban pesan yang dikirimkan pada Kamis siang (11/05/2023).
Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menerangkan: (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon harus memenuhi persyaratan:
b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
Lantas, kapan surat pengunduran diri sebagai kepala desa harus diserahkan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota?
Pasal 15 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjelaskan:
(1) Bakal calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b angka 6 huruf b melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon.
