MALANG, Tugujatim.id – Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (FH Unisma) menggelar diskusi publik dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk “Korupsi dan Pemilu: Mewujudkan Pemilu 2024 yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”, pada Kamis (9/12/2023).
Acara dibuka oleh Dekan FH Unisma, Dr H Suratman SH MHum. “Dengan mewujudkan pemilu yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kita sudah menjalankan amanah konstitusi karena KKN tersebut berada dalam konstitusi negara kita,” ucapnya.
Acara yang dimoderatori Sekjen Pasak FH Unisma, Hisbul Lutfi itu menghadirkan empat narasumber. Narasumber pertama ialah Komisioner Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Kholid Faroby.
“Pemilu yang berkualitas, demokratis itu tidak dinilai dari seberapa banyak proses kampanye yang dilakukan, melainkan kebersihan dari KKN itu sendiri,” ucap Yogi saat memaparkan materinya.
“Tahapan-tahapan dalam pemilu benar-benar harus diawasi dalam pelaksanaanya, mengingat hari ini peserta pemilu presiden yang mayoritas calonnya berasal dari orang-orang terdekat presiden seperti menteri-menterinya dan bahkan ada anaknya presiden. Hal itu yang sangat perlu diawasi bersama, tidak hanya kami dari Bawaslu, melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan ini agar pemilu damai dan jurdil itu tidak hanya menjadi jargon saja,” lanjutnya.
Narasumber kedua adalah Budi Darmawan dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Ia memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi praktek korupsi itu antara lain sifat serakah, tamak, rakus, gaya hidup, hal itu membuat seorang pejabat itu selalu merasa kurang dan dengan kekuasaan yang dimiliki dia dengan gampang melakukan praktek korupsi,” sebutnya.
Materi berikutnya disampaikan oleh Koordinator Malang Corruption Watch, Adi Susilo. Ia memaparkan materi mengenai evaluasi Pemilu 2019. “Banyak sekali problem-problem pada pemilu 2019, seperti beban kerja yang over pada para petugas di TPS hingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran pemilu rentan untuk dilakukan,” ucap aktivis itu.
Berdasarkan hasil survei LIPI, kata dia, pemilu serentak justru malah semakin menyulitkan dan malah lebih berpotensi KKN.
Materi terakhir disampaikan oleh dosen sekaligus Direktur Pasak FH Unisma, M Fakhruddin Ardiansyah. “IPK, Indeks Persepsi Korupsi (Indonesia) sangatlah anjlok dan bahkan kita kalah dengan Timor Leste yang mana negaranya baru merdeka,” ucapnya.(ads)
Penulis: Jakfar Shodiq
Editor: Lizya Kristanti
